TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bekerja sama dengan lembaga Konsultan dan Survei Indonesia (KSI), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) akan menggelar konvensi calon presiden menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Syarat utama untuk menjadi peserta adalah figur yang pro desa,” ungkap Ketua Umum Apdesi Sindawa Tarang kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (29/7/2017).

Hal itu diungkapkan Bung ST, panggilan akrab Sindawa Tarang, sebelum menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan Chief Executive Officer (CEO) Konsultan dan Survei Indonesia (KSI) Sumaryoto.

Pro-desa dimaksud ialah figur yang punya keberpihakan kepada desa dan masyarakatnya, punya konsep tentang pembangunan desa, dan memahami karakteristik desa beserta masyarakatnya, sehingga dengan fakta bahwa 75 persen penduduk Indonesia tinggal di desa-desa, berarti figur tersebut benar-benar memahami Indonesia seutuhnya.

Tidak hanya calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres), Apdesi-KSI juga berencana menggelar konvensi calon kepala daerah (gubernur/bupati) menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang akan digelar serentak di 171 daerah di seluruh Indonesia.

“Tujuan kami mengelar konvensi ialah untuk melahirkan pemimpin yang amanah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Tidak hanya amanah, tetapi juga yang pro desa, yakni yang mau membangun desa beserta masyarakatnya. Ini dampaknya akan luar biasa, karena 75 persen penduduk Indonesia tinggal di desa-desa,” papar ST.

Sumaryoto menambahkan, sebagai pelaksana teknis, lembaganya akan menyelenggarakan konvensi capres/cawapres di tingkat pusat, yakni di Jakarta, sedangkan di tingkat kabupaten dan provinsi akan diselenggarakan di masing-masing daerah tersebut.

“Nanti kita akan seleksi nama-nama yang sudah beredar di tingkat nasional untuk capres-cawapres, dan di juga nama-nama yang sudah beredar di tingkat kabupaten/provinsi untuk cabup/cawabup dan cagub/cawagub. Mereka akan kita undang. Bagi mereka yang merasa kompeten, tanpa diundang pun bisa mendaftarkan diri,” jelas Sumaryoto yang juga mantan anggota DPR RI.

"Adapun kriteria pemimpin amanah, menurut Sumaryoto, ialah memahami dan mengamalkan 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika, shiddiq atau jujur, amanah atau dapat dipercaya, tabligh atau menyampaikan kebenaran, fathanah atau cerdas, dan bersedia menandatangani Pakta Integritas yang diajukan Apdesi. “Kriteria berikutnya adalah pro desa,” tandas Sumaryoto.