Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin meminta presiden Joko Widodo untuk tidak anti kritik. ‎Selain itu, Jangan menganggap semua kehidupan masyarakat telah bejalan dengan baik.

"Sehingga tidak perlu dikoreksi. Ingat daya beli masyarakat, pengangguran, kemiskinan, dan berbagai problem bangsa masih terus terjadi," ujar Didi dalam pernyataan persnya yang diterima Tribunnews, Sabtu, (29/7/2017).

Apalagi menurutnya bila kritik tersebut datang dari presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)‎. Menurutnya SBY tidak pernah sedikitpun anti terhadap kritik, sekalipun kritik itu keras bahkan kerap berlebihan. Tidak seorangpun yang pernah dituduh makar hanya karena berbeda pendapat apalagi hanya kritik.

Dengan kondisi yang terjadi sekarang ini, menurut Didi, jangan salahkan bila banyak pihak menganggap pemerintah absolut dan otoriter. Tampak dari pemerintah yang mengajukan UU Penyelenggaran Pemilu, yang tidak demokratis sejak awal memaksakan adanya Presidential Threshold 20% padahal ini Pemilu Serentak untuk pertama kalinya pada tahun 2019.

"Belum lagi adanya unjuk rasa yang sedikit-sedikit ditangkap, ada pihak yang dikriminalisasi, ormas dibatasi dan dibubarkan dengan perpu tanpa persidangan, kritik di medsos ditangkapi dengan UU ITE dan juga banyak yang meyakini media telah dibuat jinak," katanya.

Kalau hal-hal tersebut terus dibiarkan terjadi, maka sama saja memadamkan semangat reformasi yang telah kita raih dengan pengorbanan dan biaya tidak murah pada tahun 1998 nyaris 20 tahun lalu
‎
Selain itu menurut Didi, Yang tidak kalah menyedihkan, orang-orang dan pihak-pihak yang kritis dan berseberangan pemikiran dengan mudah dikatakan tidak Pancasilais. Akhirnya makna sakral Pancasila jadi meredup karena digunakan oleh pihak penguasa dengan salah arah untuk hantam orang-orang yang berbeda pendapat.

"Penguasa yang Pancasilais, hemat saya manakala peduli dan menaruh perhatian penuh pada persoalan-persoalan besar yang menyakiti hati rakyat," katanya.

Ia mencontohkan pemerintah tidak bisa membiarkan partai-partai pendukungnya membiarkan partai-parta di DPR menyerang habis KPK, dengan tujuan KPK menjadi lemah. Tidak sesuai dengan janji awal Presiden Jokowi yang justru ingin memperkuat KPK bahkan menambah jumlah penyidik secara signifikan.

Menurutnya, SBY juga adalah Ketua Umum suatu partai, justru kalau diam-diam saja melihat hal-hal yang tidak konstruktif, apalagi menyimpang dari koridor konstitusi tentu sama saja tidak menjalankan amanat rakyat dan konstitusi.

" Oleh karenanya setiap parpol wajib mengawal dan menjaga amanat konstitusi. Itulah yang sedang dijalankan oleh Bpk SBY sebagai Ketum Partai Demokrat," pungkasnya.

‎