TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Pansus UU Penyelenggaraan Pemilu Nizar Zahro mengkritik keras pernyataan PPP yang menyatakan Presidential Threshold (PT) 20 persen sebagai bukan lelucon politik.

Menurut Nizar, politisi dari Fraksi PPP Achmad Baidowi tersebut tidak memahami konteks keseluruhan pernyataan dari Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Alangkah lebih baik bila sebelum berkomentar dipahami dulu secara utuh maksud dari statement Pak Prabowo," kata Nizar melalui pesan singkat, Minggu (30/7/2017).

Ia mengatakan, aturan presidential thereshold 20 persen sebagai lelucon politik dimaksudkan lantaran pileg dan pilpres pada 2019 akan digelar secara serentak. Tidak seperti 2009 dan 2014, dimana pileg digelar sebelum pilpres.

"Jadi beda konteks antara pilpres 2009 dan 2014 dengan pilpres 2019 nanti. Sehingga aturan ambang batas presiden menjadi tidak kontekstual," paparnya.

Nizar pun menegaskan, sejak 2014 hingga 2019 pasti nantinya akan terjadi perubahan perolehan suara. Bisa jadi menurutnya perolehan suara PPP pada 2019 akan lebih sedikit bila dibandingkan dengan perolehan suara di pileg 2014 lantaran partainya mengalami konflik internal.

"Tersirat kekhawatiran perolehan suara dari partainya di pileg 2019 lebih sedikit dibandingkan 2014. Sehingga Baidhowi ngotot hasil pileg 2014 yang jadi acuan ambang batas presiden. Padahal hasil pileg 2014 sudah dipakai untuk pilpres 2014. Ibaratnya kita akan nonton pertandingan sepak bola antara Barcelona dengan Real Madrid pada 2018, tapi tiket karcis masuk stadionnya pakai karcis yang lama saat liga tahun 2016. Itu kan tidak bisa," pungkasnya.

Sebelumnya, empat partai politik termasuk Gerindra, menolak disahkannya ‎UU Pemilu 2019 yang telah disetujui DPR.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan, partainya menolak bertanggung jawab terhadap lahirnya UU Pemilu tersebut.

"UU Pemilu yang baru saja dilahirkan, disahkan oleh DPR, kita tidak ikut bertanggung jawab. Kita tidak mau ditertawakan sejarah," kata Prabowo di Puri Cikeas, Bogor, Kamis, (27/7/2017).

‎Mantan Danjen Kopassus itu menegaskan, partai yang dipimpinnya tidak ingin ikut dalam aturan yang melawan logika.

"PT 20 persen adalah lelucon politik yang menipu Indonesia, saya tidak mau terlibat yang seperti itu," tegasnya.