TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan (Ormas), Ikatan Keluarga Kabupaten Pati (IKKP) berdiri berdasarkan asas Pancasila dan sudah berbadan hukum.

"IKKP sudah taat asas. AD/ÀRT yang didaftarkan ke Kemenkum HAM sudah menempatkan Pancasila sebagai dasar IKKP. Sebab kalau tidak organisasi ini bisa dibubarkan oleh pemerintah berdasarkan UU maupun Perppu Ormas," kata Ketua Umum Ikatan Keluarga Kabupaten Pati (IKKP) Firman Soebagyo kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (30/7/2017).

Firman mengatakan, IKKP baru saja melakukan acara halal bihalal dan silaturahmi di Gedung DPR RI, Sabtu, yang bertujuan untuk merajut persatuan keluarga Pati sebagai kekuatan untuk membangun Pati lebih maju dan sejahtera.

"Sengaja kita selenggarakan di gedung DPR semoga makin banyak warga Pati yang menjadi wakil rakyat," ujar politisi Partai Golkar itu.

Firman Soebagyo mengatakan, Pati memiliki potensi dan harus digunakan untuk kemajuan Pati.

"Jika dilihat banyak tokoh Pati yang berkiprah di nasional, seperti Kepala BNN Budi Waseso dan lain-lainnya, tentu menjadi kekuatan yang mubajir jika tidak dipersatukan," ujarnya.

Firman berharap keberadaan IKKP dapat mendukung pemerintah Kabupaten Pati untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional.

"Seperti keberhasilan surplus pertanian untuk memenuhi kebutuhan nasional, begitu juga dengan bidang perikanan," katanya.

Anggota DPR RI itu menambahkan, IKKP juga bisa memberi peran untuk mendukung Pati maju juga di bidang industri.

"Sudah banyak investor ingin masuk ke Pati, namun sayangnya masih banyak warga yang menolak kehadiran industri, terlebih industri bertehnologi tinggi," ujarnya.

Firman Soebagyo mengimbau dan mengapresiasi tinggi kepada generasi muda Pati yang bersekolah tinggi yang mau pulang kampung dan membangun Pati.

"Setelah ini, kita akan mengadakan diskusi dan seminar untuk mengkaji dan mendapatkan masukan demi kemajuan Pati," katanya.