TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah tidak jujur mengenai presidential threshold yang terdapat dalam UU Pemilu merupakan produk DPR.

Padahal menurutnya, yang mengusulkan draf UU Pemilu sejak awal adalah pemerintah, termasuk ketentuan ambang batas pencalonan presiden.

Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo justru mempertanyakan siapa yang sesungguhnya telah berbohong terkait permasalahan ambang batas yang sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR.

"Siapa yang tidak jujur dalam memberi pernyataan? Pengambilan keputusan musyawarah atau melalui voting untuk membahas RUU Pemilu oleh pemerintah dan pansus di DPR," kata dia melalui pesan singkat, Jakarta, Minggu (30/7/2017)

Keputusan itu, jelas Tjahjo, bahkan pemerintah tidak ikut serta di dalamnya, karena sudah diawali dengan lobi-lobi fraksi dari daftar inventaris masalah (DIM) yang telah dilakukan oleh setiap fraksi yang ada di DPR.

"Meski ada yang Walk Out di paripurna pun tetap sah-sah saja, karena ini adalah keputusan di paripurna DPR," tegas dia.

Sebelumnya, Partai Amanat Nasional menyesalkan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa syarat ambang batas presiden dalam UU Pemilu adalah produk DPR.

Sekretaris fraksi PAN, Yandri Susanto menegaskan, sejak awal pemerintah yang mengusulkan draf UU Pemilu dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

"Itu tidak elok, tidak jujur juga Jokowi itu," kata Yandri di Jakarta, Sabtu (29/7/2017)