TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pansus Angket berencana memanggil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo untuk meminta penjelasan soal kinerja KPK.

Menanggapi ini, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan soal keputusan datang atau tidak, pihak KPK masih menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui keabsahan Pansus Angket KPK masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

Terlebih, Rabu (2/8/2017) kemarin baru dilakukan sidang judicial review terkait keabsahan Hak angket dalam perkara No 40/PUU-XV/2017 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Sebelumnya judicial review ini sudah didaftarkan ke MK pada Kamis (13/7/2017) oleh para pegawai KPK dan didukung pula oleh pimpinan KPK.

"Kami sedang menggugat Judicial Review di MK. Kami tunggu kalau seandainya Judicial Review itu mengatakan kami harus hadir kami hadir. Kalau nggak ya nggak," tegas Laode M Syarif, Kamis (3/8/2017).

Terpisah, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan KPK belum menerima surat panggilan dari Pansus Angket untuk Ketua KPK.

Febri juga meminta Pansus Angket harus menghormati proses hukum perkara korupsi pengadaan e-KTP yang sedang berjalan.

Jangan sampai Pansus Angket mengintervensi kasus korupsi tersebut, karena kasus ini sudah diputus di sidang untuk dua terdakwa dan sedang berjalan di penyidikan untuk dua tersangka.

"Kami ingatkan ke Pansus jangan memasuki proses hukum yang berjalan. Kami hormati bersama-sama proses hukum kasus e-KTP. Jangan proses politik dipakai untuk intervensi proses hukum. Terlebih saat ini KPK sudah menetapkan dua tersangka baru lagi dari unsur DPR RI yaitu SN (Setya Novanto) dan MN (Markus Nari)" tambah Febri.