TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menilai pernyataan tidak pantas dan tidak etis yang disampaikan oleh Victor Laiskodat secara faktual telah menimbulkan keresahan dan kegelisahan.

"Pernyataan ini secara tidak langsung telah menghapus sebagian sejarah demokrasi di Indonesia. Bayangkan, partai yang dituduh pendukung khilafah dan intoleran adalah partai yang kadernya pernah menjadi presiden, mantan calon presiden, ketua MPR, wakil ketua DPR, dan banyak menduduki posisi menteri dan jabatan-jabatan politik lainnya. Jika partai-partai itu intoleran dan mendukung khilafah, tidak mungkin bisa berkuasa dan mendapat tempat di masyarakat," kata Wasekjen PAN Saleh Daulay melalui pesan singkat, Jumat (4/8/2017)

Saleh meminta Victor segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia mengingatkan kebesaran seseorang tidak hanya diukur dari sebanyak apa tindakan benar yang dilakukannya, tetapi juga serendah apa hatinya untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kekhilafan yang pernah dilakukan. Permintaan maaf tersebut diyakini akan mengurangi kegelisahan dan keresahan di masyarakat.

"Prinsip saling menghormati harus dikedepankan. Kami sangat menghormati Nasdem dan pak Surya Paloh. Secara resiprokal, tentu kami pun merasa perlu dihormati secara proporsional," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR itu.

Dalam kaitan itu, Saleh mengatakan PAN juga menghormati langkah Partai Gerindra, Demokrat, dan PKS dalam menyikapi persoalan ini. Termasuk jika mereka berencana menindaklanjutinya melalui jalur hukum. Selama langkah yang diambil sesuai dengan koridor hukum dan demokrasi, PAN akan menghargainya.

"Sepintas saya dengar, teman-teman dari Gerindra, Demokrat, dan PKS akan menempuh jalur hukum. Ada juga yang mengatakan akan melaporkan ke MKD (mahkamah kehormatan dewan). Saya kira, itu sah-sah saja. Silahkan, kita akan menghormati pilihan-pilihan teman-teman tersebut," ujar Saleh.

Di internal PAN, kata Saleh, sejak awal beredarnya video tersebut sudah ada keinginan untuk menempuh jalur hukum. Namun sebagian ada yang meminta agar Laiskodat diberi kesempatan untuk meminta maaf. "Kalaupun nanti ada langkah hukum, PAN memastikan bukan untuk menambah kisruh suasana, tetapi lebih pada pembelajaran politik dan hukum bagi semua. Sebab, di dalam demokrasi, semua orang sama di mata hukum dan pemerintahan," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, potongan video Victor menyebar ke sejumlah group Whatsapp dan sosial media lainnya.

Video berdurasi dua menit lima detik ini, Victor menyebut empat partai politik berada di belakang kelompok ekstremis dan gerakan khilafah yang ingin mengganti NKRI.

"Kelompok-kelompok ekstrimis ini ada mau bikin satu negara lagi, mereka ingin mengganti negara dengan khilafah. Celakanya partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga," kata Victor dikutip dari video tersebut.

Dirinya lalu menyebut sejumlah partai yang berada di belakang ekstremis dan gerakan pro khilafah.

"Partai nomor satu Gerindra, partai nomor dua itu namanya Demokrat, partai nomor tiga itu PKS, partai nomor empat namanya PAN," kata Viktor.

Hingga berita ini dihimpun, Victor belum memberikan klarifikasi.