Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI membuka posko pengaduan atas penerapan kebijakan sekolah lima hari atau full day school.

Ketua Fraksi PPP DPR RI Reni Marlinawati mengatakan, latarbelakang dibukanya posko ini melihat banyaknya protes dari masyarakat mengenai kebijakan belajar di sekolah selama delapan jam, dari hari Senin hingga Jumat.

Reni menjelaskan, selain tidak melalui kajian terlebih dahulu, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah itu terlihat terburu-buru diterapkan.

Menurutnya, selain masyarakat luas, kader PPP di seluruh Indonesia juga keberatan dengan kebijakan tersebut.‎

"Maka kemudian kami berinisiatif membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa keberatan dengan pelaksanaan sekolah lima hari ini," kata Reni di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Reni menyebutkan, selain datang ke komplek Parlemen Senayan, siapapun bisa mengadukan soal penerapan full day school lewat telepon atau aplikasi pesan singkat WhatsApp 081297551116, email fppp.pengaduan.fds@gmail.com dan twitter @pengaduan_fds.

Dikatakan Reni, peran posko pengaduan sangat penting bagi masyarakat.

"Ini akan menjadikan legitimasi keberatan masyarakat yang memang secara data betul-betul akurat," kata Reni.

Anggota Komisi X DPR RI ini mengatakan, posko dibuat untuk membuktikan adanya keberatan dari masyarakat atas kebijakan full day school.

"Dengan posko pengaduan inilah buktinya bahwa masyarakat banyak pengaduan terkait dengan rencana itu," katanya.

Dirinya berharap, hasil laporan yang didapat posko akan menjadi rekomendasi resmi PPP kepada pemerintah.

"Baik kepada menteri pendidikan dan kebudayaan maupun kepada bapak presiden," katanya.