TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Institute for Development of Economics and Finances (Indef) memandang positif dana haji diinvestasikan ke sektor infrastruktur, melalui produk-produk yang berbasis syariah.

Ekonom senior Indef, Didik J Rachbini mengibaratkan dana haji seperti bendungan‎ yang begitu besar.

Sehingga, jika dibiarkan begitu saja maka tidak bermanfaat, akan tetapi ketika airnya dialiri untuk irigasi dan lainnya menjadi manfaat.

"‎Jadi kalau dipakai untuk infrastruktur itu sangat baik," tutur Didik di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (5/8/2017).

Menurut Didik, dana haji diinvestasikan untuk infrastruktur, sebenarnya sudah dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya melalui sukuk dan produk syariah lainnya, dengan porsi sepertiga dari total dana haji.

"Sejatinya dana haji sudah dipakai oleh orang-orang lewat syariah, sudah berjalan ini. Jadi ide Presiden Jokowi menggunakan dana haji untuk infrastruktur, sebenarnya tidak ada bedanya, apa yang sudah dipakai sebelumnya," tutur Didik.

Sedangkan adanya kontroversi dari pernyataan presiden terkait dana haji untuk infrastruktur, Didik melihat, ada sebagian umat Islam yang ‎tidak percaya terhadap presiden karena dianggap sudah menyakiti hati umat Islam.

"Ini bukan urusan ekonomi, tetapi hubungan Presiden kepada rakyat, saran saya Presiden koreksi diri dan berkaca," ucap Didik.

Diketahui Badan Pelaksana Keuangan Haji (BPKH) sampai saat ini mengelola dana haji sekitar Rp 90 triliun‎. Dimana, hingga 21 Juli 2017, anggaran dana haji telah diinvestasikan ke sukuk dana haji Indonesia (SDHI) mencapai Rp 36,6 triliun.