TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kembali menyoroti banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun dengan barang bukti berupa yang diamankan berupa uang nilainya kecil.

Sementara saat KPK melakukan kesalahan, tidak ada yang bisa melakukan pengawasan.

"Jaksa ditangkap, (barang bukti) Rp 100 juta ditangkap. Terus menerus seolah-olah KPK nggak ada masalah. KPK juga banyak (masalah), cuma KPK nggak bisa disadap. Di OTT akhirnya terlihat hebat sendiri, nah ini yang salah," kata Fahri di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/8/2017).

Dirinya meminta aparat penegak hukum tak cuma KPK yang punya disebutnya hebat.

Baca: Tanggapi Positif Tim Gabungan, Eks Pimpinan KPK Yakin Kasus Novel Segera Terungkap

Menurutnya, ratusan ribu personel polisi dan jaksa yang bekerja dengan baik.

"Hakim-hakim kita baik, coba kasih kompensasi seperti di KPK. Karena kompensasi di KPK itu terlalu besar. Memang kalau orang berbuat jahat di KPK itu sudah kurang ajar artinya, karena gajinya terlalu gede. Nah ini nggaK fair," kata Fahri.

Politikus yang dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, masa depan pemberantasan korupsi ada di tangan polisi.

"Bukan KPK, coba siapa yang berani berargumen soal ini. KPK itu lembaga ad hoc (sementara). Masa ada KPK terus, gimana sih, saya nggak ngerti nalarnya. Ini kan mahal nih ongkosnya KPK, 1.000 pegawai hampir dibayar Rp 1 triliun, sementara 400 ribu pegawai polisi dibayarnya berapa, jaksa cuma berapa, kan nggak fair," katanya.