TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kongres Wanita Indonesia (Kowani) melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di gedung Lemhanas, Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Dalam sambutannya, Ketua Umum Kowani Dr. Giwo Rubianto Wiyogo mengatakan Kowani sebagai rumah perjuangan untuk meneruskan cita-cita para “founding mother” bangsa yang prihatin dengan berbagai persoalan nasional akhir-akhir ini terutama menyangkut perempuan.

Dia menyebut banyak persoalan bangsa diantaranya soal nasionalisme yang semakin pudar dan cenderung menurun, kecintaan terhadap produk, budaya nasional budaya bangsa dan hampir semua yang berbau Indonesia tidak begitu diminati oleh generasi muda Indonesia.

"Kenakalan remaja, genk motor, pergaulan bebas vandalisem, suka membantah orang tua. Prostitusi online dan sejenisnya, tenaga kerja wanita dan PRT yang berkonotasi rendah disertai kekerasan seksual, angka putus sekolah dan penganguran yang sangat tinggi, tingkat pendidikan dan kepengasuhan terhadap akhlak mulia dan budi pekerti yang semakin menurun dan sebagainya," ujar Giwo.

Dari berbagai persoalan di atas, Giwo mengatakan sudah menjadi tugas dari perempuan sebagai 'Ibu Bangsa' untuk menyiapkan generasi muda atau generasi penerus yang memiliki kriteria unggul dan bewawasan nasional dalam artian memiliki inovasi, kreasi, daya saing yang unggul berwawasan kebangsaan.

"Dengan berbagai persoalan yang kami kemukakan kita tidak mau menyerah dan berkeluh kesah saja, melainkan pada kesempatan ini mengingatkan dan menyadarkan kepada kita semua bahwa mewujudkan Ibu Bangsa bukanlah pilihan tetapi kewajiban yang sangat mulia demi tetap tegak dan eksisnya negara dan bangsa Indonesia," ujarnya.

Dikatakan bahwa perempuan sebagai 'Ibu Bangsa' harus mau dan mampu menempatkan diri secara tepat dan benar dalam situasi apapun, termasuk mampu mengadvokasi keluarga dan lingkungan sehingga mampu memilih kepada calon/partai yang mendukung dan berpihak kepada kegiatan pembangunan pengembangan pemberdayaan perempuan.

"Untuk itu perempuan tidak boleh buta dan tuli politik walaupun tidak harus masuk dalam politik praktis," ujarnya.