TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menyatakan kenaikan anggaran DPR untuk Tahun Anggaran 2018 diperkirakan untuk program penataan kawasan Kompleks Parlemen.

"Setahu saya kan begini. Karena paket saya belum tahu detailnya. Nanti saya kasih. Tapi paket penataan kawasan itu mungkin dimulainya pada tahun 2018," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Ia menyatakan saat ini DPR menggunakan tanah milik Sekretariat Negara di Kalibata untuk perumahan anggota dewan.

Padahal, kata Fahri, dalam desain penataan kawasan parlemen, anggota DPR nantinya tak perlu tinggal jauh dari Kompleks Parlemen sehingga tak membutuhkan kendaraan.

Rencananya, tanah bekas Kompleks Taman Ria Senayan di samping Kompleks Parlemen akan digunakan untuk kompleks tinggal anggota DPR.

"Karena di dunia itu sebetulnya, legislatif kota mandiri. Kita pergi ke Capitol Hill, maka di bawahnya itu kota. Di situ ada penginapannya. Kira-kira kita kalau mau serius, kita juga perlu begitu," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Baca: Ruangan Lurah di DKI Lebih Bagus dari Anggota DPR, Alasan Renovasi Gedung DPR Rp 5,7 Triliun

Ia menambahkan jika anggota DPR sudah dibuatkan tempat tinggal di Kompleks Parlemen, maka lahan di Kalibata bisa digunakan untuk kepentingan publik lainnya.

Fahri juga mengatakan, pembangunan gedung baru juga menjadi salah satu hal yang masuk ke dalam program penataan kawasan parlemen.

"Gedung itu salah satunya. Kan ini penataan kawasan secara keseluruhan. Teman-teman kan sudah tahu. Saya kira ini proyek yang lebih transparan. Sudah saya pidatokan juga. Itu masuk anggaran 2018. Tapi saya belum tahu. Saya cek dulu," lanjut politisi yang menggugat pemecatan dirinya terhadap PKS itu.

Minta Anggaran

Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing membantah DPR meminta anggaran sebesar Rp 7,25 triliun untuk Tahun Anggaran 2018.

Ia menyatakan DPR hanya mengajukan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun untuk operasional di Tahun Anggaran 2018.

Anton menambahkan total anggaran yang diajukan DPR di Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5.728.308.210.000.

"Iya, Rp 5,7 triliun," ujar Anton saat dihubungi, Kamis (10/8/2017).

Rinciannya, Rp 4.024.410.881.000 untuk satuan kerja dewan. Sedangkan sebesar Rp 1.703.897.329.000 diperuntukan bagi kesekretariatan DPR.

Anton menganggap permintaan anggaran DPR sebesar Rp 5,7 triliun untuk Tahun Anggaran 2018 wajar karena besarannya hanya 0,35 persen dari APBN 2018.

Saat ditanya kenaikan anggaran dari tahun ini yang hanya sebesar Rp 4,26 triliun, Anton menjawab ada berbagai keperluan pada tahun 2018. Salah satunya adalah renovasi ruangan anggota dewan.

"Ya penataan kawasan dulu. Saya kan sudah keliling DPR seluruh dunia. Coba kamar lurah di DKI Jakarta lebih bagus dari kamar DPR. Kaya gedung juga itu dulu dibangun untuk 800 orang sekarang udah 500 orang," kata Anton.

"Malah seandainya itu mesti semua masyarakat dukung dong. Harus diperbaiki, dibangun. Kan belum bicara bangun gedung. Tapi baru bicara penataan, gambar, nanti saya kasih keterangan resmi," lanjut dia.

Berdasarkan pemberitaan di Koran Tempo, DPR mengajukan anggaran sebesar Rp 7,25 triliun untuk Tahun Anggaran 2018.

"Kami akan membahas lebih lanjut setelah Presiden Joko Widodo membacakan nota keuangan pada 16 Agustus,” kata Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing, Selasa, 8 Agustus 2017.

Masih berdasarkan pemberitaan di Tempo, Anton tak bersedia merinci peruntukan anggaran itu.

Ia hanya menyatakan Dewan akan membahasnya segera setelah Presiden Jokowi membacakan nota keuangan. Hasilnya lalu dibawa ke Badan Anggaran DPR.

“Rapat kilat semua,” kata Anton.

Penulis: Rakhmat Nur Hakim
Berita ini tayang di Kompas.com dengan judul: Fahri Sebut Kenaikan Anggaran untuk Bangun Komplek Rumah Anggota DPR