Laporan wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siraj, menolak rencana pemerintah menerapkan kebijakan Full Day School (FDS).

Kepada wartawan di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2017), ia menyebutkan kebijakan tersebut jika diterapkan, akan membunuh keberadaan madrasah.

Menurut dia, elama ini di basis-basis NU, setiap siswa umumnya menjalani sekolah umum pada pagi hingga siang hari.

Sore harinya siswa memperdalam ilmu agama di madrasah.

Baca: Pertemuan Gibran dan AHY Akan Hilangkan Anggapan Adanya Rivalitas Antara Istana dan Cikeas

"Kami dari NU menolak keras, tidak ada kompromi, tidak ada dialog, yang penting pemerintah segera mencabut permen (Peraturan Menteri) sekolah lima hari, karena akan menggusur madrasah diniyah yang dibangun masyarakat," katanya.

Saat ini aturan tersebut baru sebatas Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Aturan tersebut masih dibahas di Istana.

Setelah pembahasannya rampung, Presiden RI Joko Widodo berencana menguatkan aturan tersebut hingga berbentuk Peraturan Presiden (Perpres).

Said Aqil Siraj mengaku sampai saat ini belum pernah diajak pemerintah untuk membahass kebijakan tersebut.

Baca: Fakta Menarik Soal Pertemuan Putra Sulung SBY dan Putra Sulung Jokowi, Ada Canda dan Masakan Gibran

Ia berkilah kalaupun ada yang mengajak Ketua Umum PBNU untuk pembahasan, Said Aqil Siraj mengaku akan menolaknya.

"Saya (kalau) diundang oleh siapapun, kalau membahas sekolah lima hari, saya nggak datang," ucapnya.

Salah satu rencana pemerintah melalui Perpres yang masih dibahas di Istana adalah pembentukan karakter anak bangsa.

Said Aqil Siraj menegaskan bahwa cara yang sudah terbukti selama ini efektif adalah melalui pendidikan pesantren.

"Terbukti nyata pesantren berhasil membangun karakter bangsa ini, karena kyai NU tidak ada yang mengajari berkhianat, atau berbohong, memanipulasi, semua kyai pesantren NU," ujarnya.

Ia yakin, pemerintahan Joko Widodo tidak akan mengeluarkan Perpres tersebut.

"Saya yakin tidak akan keluar," katanya.