TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Dua wakil ketua DPR RI yakni Fahri Hamzah dan Fadli Zon kompak mengusulkan DPR memiliki apartemen sendiri untuk ditempati oleh anggota Dewan.

Fadli Zon mengatakan apartemen itu bagus dibangun di Taman Ria Senayan yang lokasinya berdekatan dengan gedung DPR sekarang di kawasan Senayan.

Apalagi diketahui saat ini 560 anggota kebanyakan tinggal di Kompleks Rumah Jabatan Anggota DPR RI di Kawasan Kalibata yang jauh dari gedung DPR.

"Saya sih bagus misalnya itu bisa terealisasi. Karena lebih bagus anggota DPR, ini kan masih wacana, misalnya ke Gedung DPR ini jalan kaki lah. Dan ada lahan sekretariat negara di situ daripada dibangun mal atau tempat-tempat. Itu kan lahan negara," kata Fadli kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Politisi Gerindra ini setuju dengan rencana pembangunan kawasan parlemen di Senayan, masuk dalam usulan anggaran DPR RI untuk tahun 2018.

Fadli Zon mengatakan, jika dibandingkan dengan biaya perawatan di rumah dinas DPR saat ini maka perawatan apartemen untuk Anggota DPR RI tentu akan lebih ringan biayanya.

"Bisa lebih efisien dari maintenance juga untuk rumah-rumah jabatan termasuk di Kalibata luar biasa mahalnya. Bisa lebih murah kalau dibangun di sini semacam apartemen tinggi itu pernah kita diskusikan. Rumah susun lah ya, yang layak tentu saja. Kan itu cuma dipinjamkan selama masa dinas," katanya.

Selama ini, rumah jabatan Anggota DPR RI di kawasan Kalibata banyak yang tidak dihuni. Bahkan ada beberapa rumah digunakan oleh bukan orang yang seharusnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai, rumah dinas yang ada saat ini terlalu jauh dan rawan macet.

"Di Kalibata soalnya ada yang sudah punya rumah di Jakarta atau mereka merasa kejauhan kemudian dia sewa dan ditempatkan tenaga ahlinya atau apa. Tapi setahu saya cukup banyak anggota yang menempati di Kalibata. Cuma itu tadi, maintenance untuk rumahnya, tingkat kemacetan. Kalau bisa di sini ideal," kata Fadli.

"Tapi sekali lagi ini masih wacana yang sangat mentah lah. Harus didiskusikan tapi pernah jadi diskusi berkali-kali," tambahnya.

Fahri Hamzah Setuju

Wakil Ketua DPR Fahri membayangkan anggota DPR punya tempat tinggal dekat dengan komplek parlemen di Senayan.

Tak seperti saat ini di Kalibata, yang menurut dia dari lokasi kantor. Ongkosnya juga mahal. Biaya perumahannya juga lebih besar. Termasuk lahan yang digunakannya juga besar.

"Kalau mereka di apartemen (dekat komplek parlemen), jadi lebih simple," kata Fahri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (10/8/2017).

Menurutnya, penataan kawasan komplek parlemen sangat perlu untuk para anggota DPR. Terlebih menghindari adanya alasan macet dan keterlambatan anggota saat rapat.

Menurut Fahri, Taman Ria itu milik negara. Pemerintah bisa menjadikan lahan taman itu di antaranya untuk pembangunan tempat tinggal anggota parlemen.

Fahri menuturkan konsep penataan kawasan ini telah dipidatokan sejak 2015. Fahri pun mengklaim pemerintah telah menyetujui konsep ini.

Ia berharap perencanaan ini tidak menjadi perdebatan di masyarakat karena menyangkut infrastruktur demokrasi bukan untuk pribadi.

Rp 7,2 Triliun Kecil

Lebih jauh,  Fadli Zon menyebutkan, seandainya benar Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) menyusun anggaran sebesar Rp 7,2 triliun pada tahun anggaran 2018, angka itu masih terbilang kecil.

"Itu kalau tidak salah hanya 0,34 persen dari APBN. Jadi sampai 0,5 pun enggak. Saya kira masih relatif kecil," kata Fadli kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

 Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai, jika dibandingkan dengan anggaran untuk parlemen di negara lain, dana untuk DPR masih wajar.

"Coba dibandingkan anggaran di negara negara demokrasi lain, biasanya anggaran-anggaran parlemennya jauh lebih tinggi. Jadi dengan 0,34 persen yang Rp 7,2 triliun itu saya kira masih wajar," kata Fadli.

Sebelumnya, Ketua BURT DPR Anton Sihombing telah membantah DPR meminta anggaran sebesar Rp 7,25 triliun untuk Tahun Anggaran 2018.

Pihaknya hanya mengajukan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun.

Rinciannya adalah Rp 4.024.410.881.000 untuk satuan kerja dewan dan Rp 1.703.897.329.000 untuk kesekretariatan DPR.

"Semua lah, gaji, dan lain-lain. Bikin saja untuk dewan," katanya.

Menurutnya, usulan kenaikan anggaran DPR tahun anggaran 2018, akan dibahas setelah Presiden Joko Widodo membacakan nota keuangan pada sidang tahunan MPR-DPR-DPD pada 16 Agustus 2017. Nota keuangan itu akan dibawa dan dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR.

"Ya kan nanti baru tanggal 16 (Agustus 2017), nota keuangan dari Presiden. Nota keuangan dari Presiden baru kita bahas lagi," kata Anton.