TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ustadz Bachtiar Nasir mengungkapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mendapatkan banyak tanggapan dari sejumlah tokoh nasional.

Ia pun menjelaskan bahwa diantara mereka ada yang menyebut pemerintah saat ini sangat otoriter dan absolut dalam menggunakan kekuasaan.

"Ada yang mengatakan bahwa pemerintahan kali ini sangat otoriter, sangat absolut kekuasaannya," ujar Bachtiar, saat ditemui di AQL Islami Center, Jalan Tebet Utara I, Jakarta Selatan, Sabtu (14/8/2017).

Baca: Bachtiar Nasir Berharap Pemerintah Beri Ruang Klarifikasi Bagi Ormas-ormas

Menurutnya, tudingan tersebut mungkin saja sebagai akibat dari penerbitan Perppu yang mengindikasikan rezim yang sangat otoriter.

"Tuduhan-tuduhan ini tentu adalah refleksi dari beberapa tokoh nasional, akibat Perppu barangkali yang dianggap menunjukkan otoriternya rezim saat ini," papar Bachtiar.

Oleh karena itu Ketua GNPF MUI itu pun berharap agar pemerintah memberikan ruang dialog bagi ormas-ormas yang dituding menyimpang dari ideologi Pancasila, untuk menyampaikan klarifikasi.

"Untuk itu (kami harap) dibukanya ruang dialog, ruang klarifikasi (bagi ormas-ormas)," jelas Bachtiar.

Tidak hanya itu, Bachtiar juga menilai pemerintah seharusnya memberikan bimbingan pada ormas-ormas tersebut.

Baca: Lancarkan Protes, Novel Sebut Terima Foto Diduga Penyiram Air Keras dari Anggota Densus 88

Hal itu ia anggap harus dilakukan, jika memang ormas-ormas tersebut menyimpang dari ideologi negara.

"Bahkan (memang) tugas negara tentunya memberikan bimbingan kepada ormas-ormas yang dianggap menyimpang dari ideologi negara," kata Bachtiar.

Lebih lanjut, Bachtiar menyampaikan harapannya agar pemerintah dan ormas-ormas tersebut segera melakukan klarifikasi.

"Untuk itulah saya berharap, baik kepada pemerintah juga kepada ormas yang dituduhkan, untuk segera memberikan klarifikasi," tegas Bachtiar.