TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak wacana pembangunan apartemen baru bagi anggota DPR di lahan Taman Ria Senayan.

"Dalam situasi keuangan negara yang sulit saat ini, tidak pas untuk membangun sesuatu yang bukan kebutuhan primer peningkatan kinerja dewan," ujar Sekjen PPP, Arsul Sani kepada Tribunnews.com, Senin (14/8/2017).

Arsul Sani menegaskan sikap PPP tegas menolak wacana tersebut, meskipun nantinya apartemen itu jadi dibangun dengan fasilitas lengkap, sekalipun ada kolam renangnya.

Bahkan PPP, kata dia, akan menggalang kekuatan ke fraksi-fraksi lain untuk menolak wacana tersebut.

"Sikap fraksi PPP ini juga saya yakini akan menjadi sikap fraksi lain," tegasnya.

Pembangunan apartemen baru bagi anggota DPR juga anggota komisi III ini menilai belum ada urgensinya.

"Kita tetap tak akan setuju meski yang membangun swasta dan kemudian dikontrakkan kalau uang kontraknya pada akhirnya membebani negara," tegas Arsul Sani.

Baca: Ketua MKD Trauma Tiga Kali Mengalami Lift Anjlok di Gedung DPR, Setuju Gedung Dewan Direnovasi

Menurutnya, rumah dinas dan apartemen yang ada bagi anggota DPR sekarang masih memadai untuk mereka.

Sebagai informasi kompleks perumahan anggota DPR berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan dan di Kemanggisan, Jakarta Barat.

"Sudah cukup dengan ada disediakannya rumah dinas di kawasan Kalibata dan di Kemanggisan. Jadi sudah cukuplah itu," ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membantah jika pembangunan apartemen tempat tinggal anggota DPR akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia mengatakan, pembangunan apartemen yang akan dilakukan pada bekas lahan Taman Ria Senayan adalah milik Sekretariat Negara sehingga hak pembangunannya ada di Setneg.

"Ini bukan uang negara. Itu haknya ada di Setneg. Pakai uang swasta," kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2017).

Lahan tersebut, kata dia, sempat direncanakan akan dibangun mall oleh pengembang.

Akan tetapi, ditentang oleh anggota DPR periode 2009-2014. Diskusi pun dibangun antara DPR dan pemerintah, melalui kementerian terkait.

Menurut dia, jika ada apartemen, maka anggota DPR tak perlu tinggal jauh-jauh dari Gedung DPR seperti saat ini.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Achmad Djuned mengatakan, penataan kawasan DPR menjadi prioritas. Salah satunya, pembangunan gedung baru DPR.

Namun, ia tak membantah jika ada rencana pembangunan apartemen anggota DPR.

"Kami enggak bicara apartemen. Belum. Itu memang kami rencana jangka panjang," kata Djuned.

"Tergantung. Tergantung nanti," sambung dia.

Anggaran DPR Tahun Anggaran 2018 direncanakan naik menjadi Rp 5,7 triliun atau sebesar 34 persen dari anggaran DPR Tahun Anggaran 2017 yang sebesar Rp 4,26 triliun.

Baca: Perlu Renovasi Gedung, DPR Mengaku "Hanya" Minta Anggaran Rp 5,7 T

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing menyatakan kenaikan anggaran salah satunya bakal dialokasikan penataan kawasan parlemen.

Menurut Fahri, salah satu program penataan kawasan parlemen adalah pembangunan kompleks tempat tinggal anggota DPR.

Proyek penataan kawasan parlemen meliputi pembangunan gedung baru untuk ruangan anggota DPR, apartemen