TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pasrah jika proyek pembangunan gedung baru DPR gagal terlaksana.

Dirinya mengakui, meskipun memiliki rencana pembangunan, namun soal kepastian dan dana yang digunakan masih tergantung dari pemerintah.

"Kita itu sederhana saja, semua kami serahkan ke eksekutif karena bagaimanapun kan yang namanya uang di kantong eksekutif, bendahara itu kan enggak ada di DPR," kata Fahri kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2017).

Baca: Golkar Putuskan Seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah yang Bertarung di Pilkada 2018 pada September

Menurutnya, legislatif di Indonesia memang tidak mengatur soal penggunaan dana. Berbeda dengan negara lain yang parlemennya bisa mengatur dan punya wewenang soal anggaran.

"Tapi ini pada akhirnya kan pemerintah setuju atau tidak. Tapi silahkan saja kalau pemerintah merasa tidak perlu membangun sebuah infrastruktur lagi," kata Fahri.

Baca: Sejarah Pasar Pocong di Palembang dan Kisah Mistis yang Dialami Pedagang

Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla (JK) menegaskan, DPR tak bisa membangun gedung baru karena ada moratorium pemerintah.

"Sementara ini pemerintah memutuskan masih moratorium pembangunan gedung-gedung baru, terkecuali sekolah, rumah sakit dan balai penelitian. Jadi mestinya DPR kita harapkan memahami hal tersebut," ujar JK, Selasa (15/8/2017).