Anggota DPR Ingatkan Pemerintah, Sukses Dana Desa Lebih Banyak di Pulau Jawa
Pemerintah diminta agar tidak lebih mementingkan pembangunan infrastruktur terkait alokasi Dana Desa.
Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta agar tidak lebih mementingkan pembangunan infrastruktur terkait alokasi Dana Desa.
Pemerintah agar mengedepankan mengenai pembangunan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia arapat desa agar mampu mengelola dana yang jumlahnya besar.
Pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengingat keberhasilan Dana Desa tersebut sebagian besar terjadi di Pulau Jawa.
Kata Mardani, itu disebabkan perangkat desa di Pulau Jawa lebih siap dibandingkan dengan di darerah lainnya.
"Saya lihat justru yang kurang dan perlu diperhatikan bagaimana pembangunan aspek SDM-nya. Karena kalau dilihat hampir semua desa yang sukses itu letaknya di (Pulau) Jawa dan kebanyakan memang SDM-nya bagus-bagus," kata Mardani saat diskusi bertajuk 'Dana Desa Untuk Siapa' di Cikini, Jakarta, Sabtu (19/8/2017).
Baca: Megawati dan SBY Salaman di Istana, Politikus PKS: Jangan Berantam Lagi!
Secara umum Mardani membagi kepada dua cara mengenai pengelolaan dana desa. Pertama, Pemerintah boleh jor-joran dalam pembangunan infrastruktur di desa jika SDM telah memadai seperi contoh di desa-desa di Pulau Jawa tersebut.
Kedua, mengedepankan pembangunan aspek SDM. Pemerintah bisa menggunakan tenaga pendamping desa.
Setelah SDM siap, maka dilanjutkan dengan infrastruktur. Mardani meningatkan kondisi desa seluruh Indonesia tidak sama dan Pemerintah harus mengubah paradigma.
Mardani tidak ingin seorang yang belum bisa menyetir mobil dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, kemudian diberi dan disuruh mengendarai mobil.
"Desa yang belum mapan lebih kepada pembangunan manusia. Kita punya tenaga pendamping desa," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lima tersangka setelah menggelar operasi tangkap tangan terkait dana desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (2/8/2017).
Kelima orang tersebut adalah Bupati Pamekasan Achmad Syafii dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya sebagai tersangka.
Kemudian, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Sucipto Utomo, Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi, dan Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan Noer Solehhoddin.
