TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Delegasi Republik Indonesia (Delri) telah mendaftarkan 2.590 nama pulau ke PBB melalui UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Name).

Sehingga Gasetir pulau yang berisi informasi (nama, koordinat dan lokasi) pulau yang telah dibakukan namanya di PBB hingga Juli 2017 sebanyak 16.056 pulau.

Deputi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno, Indonesia telah mencatat sebanyak 17.504 pulau yang masuk dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Masih ada 1.448 pulau yang memerlukan proses validasi dan verifikasi," ujar Havas di Jakarta, Sabtu (19/8/2017).

Banyaknya pulau yang belum terverifikasi akibat perubahan cuaca dan berbagai anomali alam, tambahnya, telah terjadi munculnya sejumlah pulau dan hilangnya pulau karena abrasi. Oleh karena itu verifikasi pulau dan nama pulau terus dilakukan guna kepastian geografi Indonesia.

Havas menjelaskan pendaftaran nama rupa bumi di PBB sebagai suatu kegiatan administratif sangat penting dilakukan. Karena tujuannya untuk menjaga standar penamaan pulau.

"Agar satu pulau tidak memiliki nama yang berbeda-beda," tegasnya.

Namun Havas mengimbau bahwa pendaftaran nama bukan berarti suatu pengakuan kedaulatan PBB terhadap suatu pulau. Karena Posisi PBB, khususnya UNGEGN hanya menetapkan standarisasi penamaan.

"PBB tidak memberikan suatu pengakuan kedaulatan atau pengakuan apa pun tentang status hukum suatu pulau," jelas Havas.