Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Pada 18-24 Agustus 2017, Tim Pengawas Persiapan Haji DPR RI yang diketuai Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon melakukan tugas pengawasan ke tanah suci. Tim ini dibentuk sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap persiapan dan pelaksanaan haji.

Fadli Zon menuturkan, ada 19 anggota DPR RI yang bertugas antara lain dari Komisi VIII, Komisi IX dan Komisi V. Adapun yang menjadi obyek pengawasan antara lain soal pelayanan di bidang pemondokan, katering, transportasi, kesehatan dan masalah-masalah yang muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji.

"Tim memastikan pemerintah memberi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pada jamaah. Juga mengumpulkan informasi dan masalah yang terjadi sekaligus jalan keluar untuk perbaikannya," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/8/2017).

Di Madinah, kata Fadli, Timwas mengunjungi Daerah Kerja Madinah, melihat langsung kantor Daker, pemondokan dan tempat katering yang bermasalah. Dimana salah satu dapur katering sempat menyajikan 6.400 paket makanan yang basi.

"Untunglah bisa dicegah oleh petugas haji sehingga akhirnya diganti. Kami mengunjungi dapur dan pengelola katering tersebut dan mengingatkan agar hal tersebut tak boleh terjadi lagi. Tim juga melihat langsung lokasi pemondokan yang kurang layak dan jauh dari Masjid Nabawi, kurang lebih 1.200 meter," ujarnya.

Di Mekkah, lanjut Fadli, Timwas sidak ke Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI). Menurutnya, di sana banyak jamaah yang dirawat dari penyakit ringan seperti flu, batuk, pilek hingga penyakit berat yaitu jantung, stroke, kanker.

"Ada unit gawat darurat, rawat inap, ICU hingga rawat gangguan kejiwaan. Tim dokter dan petugas kesehatan bekerja dengan baik walaupun tenaga media masih kurang," katanya.

Masih kata Fadli, Timwas mendapat masukan dari jamaah haji di beberapa maktab dalam pertemuan dadakan. Menurutnya, ada 15 kloter yang ditemui dimana umumnya menyampaikan masukan-masukan untuk perbaikan haji.

"Ada yang mengeluh karena kejauhan, ada soal makanan yang kurang rasa Indonesianya, ada juga yang memberi masukan soal tas identitas jamaah haji yang berkualitas rendah, mudah robek dan jebol," ujarnya.

Masih kata Fadli, informasi yang mengagetkan adalah adanya praktik rentenir dalam penukaran uang reyal. Dimana setiap jamaah mendapat biaya hidup living cost 1.500 reyal dalam pecahan 500.

Namun, ketika ditukarkan dengan pecahan kecil, mereka dipotong 80 reyal. "Ini praktik terjadi di embarkasi dan ada juga di bandara. Ini dilaporkan oleh banyak jamaah yang hadir dalam pertemuan dengan Timwas di pemondokan mereka di hotel Al Lu'lu'a Shisya, Aziziah. Ada 7 kloter di hotel ini," ucapnya.
‎