TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah ‎berpendapat jika sebaiknya presiden Joko Widodo ikut ditanya oleh Pansus Angket Komisi pemberantasan Korupsi (KPK).

Tujuannya untuk mengklarifikasi soal adanya lembaga yang bekerja tanpa koordinasi.

"Saya misalnya mengusulkan agar presiden harusnya ditanya. Bagaimana sebetulnya ada KPK yang bekerja tanpa koordinasi dengan presiden. Saya sendiri seharusnya presiden dihadirkan," ujar Fahri di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (23/8/2017).

Menurut Fahri  Presiden harus ditanya mengenai sikapnya bila ada lembaga bekerja tanpa koordinasi.

Banyak yang dikerjakan KPK tidak diketahui oleh presiden.

"Presiden sadar nggak kalau ada elemen yang bekerja di bawah dia, tanpa koordinasi, nangkep sana sini presidennya bengong jadi konsumen. Padahal yang disumpah oleh rakyat untuk bertangungjawab terhadap jalannya negara itu presiden,  tapi presiden banyak engga tahu," katanya.

Baca: Ini Alasan KBRI Kuala Lumpur Jadi Tujuan Favorit Warga Afrika Dapatkan Visa

Salah satunya, menurut Fahri  seringnya hakim ditangkap oleh KPK, sehingga merusak kridibilitas negara.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan Indonesia dicap sebagai negara korup di dunia internasional.

"Kalau negara kita diisukan di luar negeri sebagai negara korup lalu modal nggak mau datang, investasi nggak datang yang diminta bertanggungjawab siapa? KPK? Nggak ada kpk diminta pertanggungjawaban soal itu. Itu tanggungjawab presiden," katanya.

Oleh karena itu presiden menurut Fahri harus bersikap. Presiden mesti ditanya apalah Mau melapaskan kontrol begitu saja terhadap KPK atau sebaliknya. 

‎"Karena tidak boleh ada satupun lembaga negara yang beroperasi di dalam tubuh pemerintahan kita, terutama yang ada di kamar eksekutif, yang tidak dalam kendali presiden," ujarnya.