TRIBUNNEWS.COM – Anggota DPR RI Rofi Munawar menilai proyek energi nasional terus mengalami penurunan sejak tahun 2015.

“Situasi ini memberikan gambaran tidak adanya terobosan terhadap peningkatan produksi dan kelemahan dalam melakukan diversifikasi energi secara nasional,” ungkap Rofi Munawar dalam keterangan pers, Selasa (22/8/2017).

Legislator asal Jawa Timur ini memberikan penjelasan secara kronologis terkait realisasi perkembangan lifting minyak di APBN sejak tahun 2016.  

Di tahun tersebut lifting minyak Indonesia mencapai 825 barel per hari (bph), mengalami penurunan di APBN tahun 2017 sebesar 815 bph dan hingga pada akhirnya di tahun 2018, pemerintah hanya mematok optimis di angka 800 bph.

Situasi berbeda terjadi pada lifting gas yang terus mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 1.193 bph, tahun 2017 sebesar 1.150 dan tahun 2018 sebesar 1.200 bph.

“Hal ini menunjukkan belum adanya keseriusan dalam mengembangkan alternatif energi yang ramah lingkungan dan berorientasi jangka panjang,” jelas ketua kelompok komisi (Kapoksi) VII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini.

Rofi juga mengingatkan, subsidi energi yang semakin besar di tahun 2018 sekitar Rp 172,407,9 triliun harus diorientasikan kepada sektor publik secara transparan, efektif, dan tepat sasaran.

Selain itu juga, diharapkan dapat menjadi daya pendorong konsumsi energi publik yang semakin produktif.

Sebagai informasi, angka subsidi mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 168.876,8 triliun rupiah.

“Kenaikan subsidi energi harus diorientasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik dan mampu mendorong produktivitas nasional, bukan sekedar program populis yang tidak memberikan dampak yang besar kepada perbaikan konsumsi publik,” tegas Rofi.