Soal Gedung Baru DPR, Sri Mulyani: Jelaskan Dulu ke Masyarakat

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulayani‎ meminta DPR terlebih dahulu menjelaskan ke masyarakat sebelum mengusulkan pemerintah menganggarkan pembangunan gedung baru.

Pasalnya kalau masyarakat bereaksi, DPR harus bertanggungjawab mengikutinya.

"APBN merupakan usulan dari pemerintah dengan hak budget dari dewan, di mana mereka bisa mengusulkan apa yang dianggap prioritas oleh dewan, baik yang mewakili daerah aspirasi mereka maupun yang berhubungan dengan fungsi legislasi," kata Sri Mulyani di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (24/8/2017).

Permintaan pembangunan gedung baru DPR bukan untuk pertama kali ini saja. Permintaan sudah pernah disampaikan dan selalu mendapat penolakan keras dari masyarakat.

Adanya penolakan tersebut menurut Sri Mulyani membuat pembangunan gedung baru batal dilaksanakan.

"Dari 2015 itu sudah pernah ada inisiatif menganggarkan. Namun saya sampaikan, selalu reaksi masyarakat sangat meningkat, dan kemudian tidak bisa dilaksanakan atau tidak jadi dilaksanakan," katanya.

‎Tidak jadinya pembangunan gedung baru pada usulan sebelumnya, menurut Sri Mulyani menyebabkan inefisiensi anggaran.

Pemerintah pernah mengaggarkan RP 2 triliun, namun gedung baru batal dibangun karena adanya reaksi masyarakat. Uang tersebut kemudian dibelanjakan pada program lain yang bukan menjadi prioritas.

"Dua triliun kemudian tidak terpakai, kan menjadi inefisiensi dalam pembelanjaan kita. Jadi sebaiknya sampaikan dulu ke masyarakat" pungkasnya.