TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo menyatakan harus ada penindakan tegas bagi semua pasangan calon dari Pilkada, Pileg, hingga Pilpres yang mengumbar ujaran kebencian dan fitnah.

Tahun 2019 diketahui akan menjadi puncak perpolitikan lantaran adanya pemilu kepala daerah, legislatif hingga presiden.

"Terkait pilkada, pileg, pilpres saya kira juga harus jadi momentum baik untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu baik dalam kontrol DPR, pengawasan DPR ya. Siapa pun pasangan calon yang mengumbar ujaran kebencian dan fitnah harus ditindak tegas. Harus ada adu program, adu konsep, dan sebagainya," ujar Tjahjo di Ball Room Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Sabtu (26/8/2017).

Disinggung mengenai langkah-langkah Kemendagri supaya kejadian serupa tidak terulang di Pilkada mendatang, Tjahjo mengungkap pendapatnya.

"Ini kan sulit, bagian dari politik. Intinya kalau dari kami harus ada ketegasan dari kepolisian dan perangkat pemilu," kata politikus PDI Perjuangan itu.

Baca: Satu Lagi Ditangkap, Ini Peran 6 Pelaku Pembakaran MA di Bekasi

Menurutnya, dari sisi partai politik, termasuk Golkar bahwa semua memiliki sikap yang sama terkait ketegasan terhadap calon yang mengumbar ujaran kebencian dan fitnah.

Diberitakan, Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo memberi apresiasi pada Polri atas ‎keberhasilan mengungkap kelompok Saracen yang diduga sebagai kelompok penyebar berita bohong atau hoax.

Menurut Tjahjo, selain menangkap kelompok Saracen, polisi juga harus ungkap siapa saja yang pernah memakai jasa mereka.

"Semoga dapat terungkap termasuk oleh dari siapa-siapa yang pesan berita tersebut. Untuk kepentingan apa atau siapa, apapun ini harus diungkap," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Jumat (25/8/2017).

Politikus PDI Perjuangan itu menuturkan, pengungkapan klien Saracen dianggap sangat penting, sebab seperti banyak ulah kelompok itu yang menyasar momen penting seperti Pilkada hingga Pilpres.