TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) angkat bicara mengenai sikap DPP Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin itu akan memberikan surat peringatan dan ancaman sanksi kepada Ahmad Doli Kurnia.

"Sikap yang ditunjukkan DPP itu menunjukkan bahwa Golkar saat ini dipimpin oleh orang-orang primitif dalam kehidupan politik dan berdemokrasi. Mereka masih memberlakukan pengelolaan partai politik dengan cara kuno, dan menganggap partai politik itu seakan milik pribadi, kelompok, bahkan perusahaan. Mereka menganggap partai diisi oleh atasan dan bawahan, pimpinan perusahaan dan pegawai," kata Anggota GMPG Syamsul Rizal dalam keterangan tertulis, Senin (28/8/2017).

Baca: Kenaikan Dana Parpol, Wasekjen Hanura Bandingkan Era Jokowi dengan SBY

Syamsul mengingatkan parpol dalam kehidupan politik dan demokrasi modern saat ini merupakan lembaga milik publik. Dimana besar kecilnya partai itu ditentukan sejauh mana pimpinan partai bisa berinteraksi, berdialektika, dialog, serta mengagregasi kepentingan setiap anggotanya dan masyarakat.

"Pimpinan Golkar saat ini sedang mengembangkan bentuk kekuasaan absolut dalam tubuh partai. Mereka sangat takut dengan kritik dan meresponsnya dengan gaya tangan besi, seperti tak mengenal mengenal demokrasi," kata Syamsul.

Menurut Syamsul, pimpinan Golkar saat ini seperti kehilangan kecerdasan dalam memahami dan melakukan pengelolaan organisasi. Surat itu ditujukan kepada Ahmad Doli Kurnia dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota. Kemudian, peringatan itu diterbitkan karena menganggap Doli tidak mentaati Kebijakan DPP Partai Golkar khususnya hasil pleno.

"Ini yang tidak nyambung. Sebagai anggota kewajiban dan tanggung jawabnya adalah taat kepada AD/ART dan seluruh keputusan partai (BAB VII pasal 15 AD dan BAB II pasal 2 ART). Apa yang kami GMPG lakukan selama ini adalah justeru dalam rangka menegakkan konstitusi dan seluruh keputusan tertinggi partai," kata Syamsul.

Baca: Ini Postingan Medsos Bikin Geger Lampung: Ancam Tito, Hina Warga Sampai Wanita Pimpinan Saracen

Syamsul menuturkan salah satu keputusan penting partai yang diperjuangkan adalah keputusan Munaslub 2016. Dimana, Golkar harus menjadi garda terdepan untuk ikut melakukan pemberantasan korupsi. Ia pun menegaskan pihaknya menyelamatkan Golkar dari orang-orang yang mengingkari keputusan partai dan hanya berlindung serta memanfaatkan partai untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

"Partai Golkar saat ini babak belur, citranya sangat buruk, dan elektabilitasnya terus menurun, karena dicap partai pro korupsi," tutur Syamsul.

GMPG, kata Syamsul, melihat Golkar saat ini dipimpin oleh orang-orang yang kehilangan akal sehat dan budaya malu. Tindakannya selalu bertentangan dengan pandangan mayoritas publik.

"Di mana saat ini pemerintah Jokowi-JK dan publik sedang menggalakkan gerakan anti dan pemberantasan korupsi, pimpinan Golkar malah melindungi dan membela (tersangka) koruptor serta memberikan peringatan dan ancaman sanksi kepada kader yang mendukung pemberantasan korupsi," kata Syamsul.

Sebelumnya, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengungkapkan sikap yang akan diambil partai Golkar terhadap kadernya Ahmad Doli Kurnia.
Idrus mengatakan Golkar akan melakukan rapat dalam waktu dekat untuk menentukan sanksi yang tepat bagi Doli yang kini menjabat sebagai Ketua Generasi Muda Partai Golkar.

"Dalam waktu singkat ini, kita (partai Golkar) akan mengadakan rapat untuk jatuhkan sanksi apa yang harus kita berikan bagi saudara Doli," ujar Idrus saat ditemui di Ball Room Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Sabtu (26/8/2017).

Idrus mengaku Golkar pada awalnya menghargai apa yang dilakukan Doli sebagai sebuah dinamika internal dalam tubuh partai.
Namun, dalam perkembangan lebih lanjut karena nampaknya tidak dalam posisi sebagai sebuah dinamika internal lagi, maka Golkar mengambil sikap.

"Beberapa hari lalu kita mengeluarkan surat teguran kepada saudara Doli Kurnia. Lantaran ada banyak fakta dimana langkah GMPG tidak lagi dalam rangka membangun partai Golkar," ujar Idrus.