Soal OTT, Pakar: Mana Mungkin KPK Mengada-ada dan Tujuannya Mengalihkan Isu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih menilai tindakan yang dilakukan KPK adalah fakta hukum.

Hal itu terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK

Hanya saja saatnya bisa jadi bersamaan dengan kinerja Pansus Angket KPK di DPR.

"Mana mungkin KPK mengada-ada dan tujuannya untuk mengalihkan isu," tegas mantan Pansel KPK ini kepada Tribunnews.com, Rabu (30/8/2017).

Baca: Jokowi Direncanakan Salat Id di Sukabumi

Apa yang dilakukan KPK, menurut Dosen hukum pidana Universitas Trisakti ini, adalah sesuatu yang baik.

Dibandingkan KPK tidak bekerja dan membiarkan korupsi merajalela saat Pansus Angket digelar di DPR

"Saya melihatnya tidak ada pengalihan isu, ya itulah adanya dan masyarakat juga tidak mudah dialih-alihkan concernnya," tegas Yenti.

Baca: Banjir, Dua Keluarga WNI Mengungsi ke KJRI Houston

Yenti menuturkan satu sisi terdapat fakta korupsi yang masih marak di Indonesia, khususnya oleh para kepala daerah hasil Pilkada.

Di sisi lain juga ingin tetap ada KPK yang profesional, solid berintegritas dan bertanggungjawab.

"Selain itu perlu juga dicek kebenarannya apakah yang digelar di DPR tersebut benar adanya agar masyarakat tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi," ujarnya.

Dengan korupsi yang masih masif , imbuhnya, tentu penegakan hukum harus lebih keras.

Yenti menegaskan, lembaga apapun harus profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain harus ada pembenahan kalau memang ada kekurangannya.

Menurutnya, sebaiknya juga antar lembaga tidak saling serang tetapi saling menguatkan.

"Kita harus waspada korupsi adalah salah satu musuh kita di depan mata yang harus dibasmi," pesannya.

Diberitakan, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menganggap OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Tegal, Selasa (29/8/2017), merupakan upaya pengalihan isu.

"Menurut saya ini kan mengembangkan opini publik. Kami sudut pandang politik saja. Setiap ada peristiwa pasti ada OTT," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Ia menambahkan hal itu sama seperti saat mantan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syarifuddin Umar melaporkan KPK ke Panitia Khusus Angket KPK karena merasa dikriminalisasi.

Syarifuddin menerima Rp 100 juta dari KPK sebagai biaya ganti rugi atas penyitaan yang dilakukan KPK.

Penyerahan uang dilakukan di ruang rapat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tak lama setelah Syarifuddin menerima ganti rugi, petugas KPK kemudian menangkap panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tarmizi.

Tarmizi diduga menerima suap sebesar Rp 400 juta dari seorang pengacara.

"Menurut saya ini keseimbangan, mereka menjaga itu. Ketika ada hakim yang menerima pergantian dari KPK di selatan, OTT di selatan. Biasalah itu," kata politisi Partai Golkar itu.

Operasi tangkap tangan berlangsung di rumah dinas wali kota di kompleks Balai Kota, Jalan Ki Gede Sebayu, Kota Tegal.

Selain Masitha, petugas KPK juga membawa Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal, Abdal Hakim Tohari dan Direktur Keuangan, Cahyo Supriadi.

Siti Masitha atau yang akrab disapa "Bunda Sitha" diduga ditangkap terkait suap proyek infrastruktur dan perizinan di Pemerintahan Kota Tegal.