TRIBUNNEWS.COM – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan kasus Saracen harus dilakukan secara terbuka dan tuntas agar tidak mengundang spekulasi dan fitnah.

“Kita mengapresiasi kerja kepolisian dalam pengungkapan kasus bisnis hoax dan isu-isu SARA. Tak bisa disangkal, hal-hal semacam itulah yang selama ini telah membuat demokrasi kita jadi tidak sehat. Namun, dugaan-dugaan atau tuduhan-tuduhan itu harus kita kawal dan perhatikan agar bisa diungkap dalang atau pengguna jasanya,” ujar Fadli.

Lanjutnya, Fadli tidak ingin kasus Saracen ini nantinya berakhir antiklimaks seperti kasus pengungkapan mafia beras yang bikin heboh beberapa pekan lalu.

Apalagi, hoax dan ujaran kebencian kini terus memperkeruh politik negeri. Jika dibiarkan, hal itu bisa jadi bumerang bagi kehidupan bangsa, yang plural dan majemuk. Untuk itu harus ada upaya penegakkan hukum yang tegas untuk mengatasinya.

“Terkait dengan hal itu saya ingin mengkritik Presiden yang berkali-kali mengumpulkan buzzer-buzzer politik di Istana. Di tengah wabah ‘hoax’, ‘hate speech’, dan eksploitasi isu SARA di kalangan pengguna media sosial kita, mengumpulkan para buzzer pendukung pemerintah adalah bentuk komunikasi politik yang bermasalah dari seorang kepala negara,” ungkapnya.

“Kegiatan semacam itu sebaiknya disudahi, karena hanya akan merusak wibawa negara dan kontraproduktif dengan usaha Polri yang sedang membongkar mafia penyebar hoax dan kebencian di media sosial.”

Jadi, jika benar Saracen adalah industri jasa yang membisniskan penyebaran hoax, isu-isu SARA dan ujaran kebencian, maka polisi harus bisa membongkarnya secara tuntas dan transparan.

Bukan hanya ketika pengguna jasanya adalah pihak-pihak yang kebetulan berseberangan dengan pemerintah, namun juga jika dalam proses penyidikan ternyata temuannya justru mengarah kepada pihak-pihak pendukung rezim yang sedang berkuasa. Begitu menurut Fadli.