Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Yusril Ihza Mahendra berang dengan diputarnya video kegiatan HTI saat menggelar Muktamar di Senayan, Jakarta pada 2013 lalu‎.

Video tersebut diputar atas permintaan Mendagri Tjahjo Kumolo sebelum menyampaikan keterangan pemerintah atas diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan‎.

‎"Saya menyampaikan komplain atas ditayangkannnya video kegiatan HTI di Senayan. Kegiatan itu berlangsung pada tahun 2013, lalu apa relevansi ditayangkan video itu?" kata Yusril di MK, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Baca: Dana Parpol dari Pemerintah Naik, PDIP: Keuangan Partai Selama Ini Compang-camping

Yusril mempertanyakan mengapa majelis hakim mengizinkan diputarnya video kegiatan HTI tersebut.

Menurutnya, video tersebut terjadi pada 2013 dan Perppu Ormas terbit pada 2017.

"Itu tahun ‎2013 Presidennya Pak Yudhoyono (SBY), bukan Pak Jokowi. Perppu dikeluarkan tahun 2017 dan bukan pada era Pak Yudhoyono pada saat video itu diambil," tuturnya.

Baca: Wali Kota Tegal Siti Masitha Ditangkap KPK, Sekjen Golkar: Ini Perilaku Pribadi

Menurut Yusril, jika pemerintah ‎ingin mengajukan bukti bukan saatnya ketika sampaikan keterangan.

Dikatakannya, ada saatnya waktu untuk mengajukan bukti di persidangan.

"Pemutaran itu merupakan cara-cara tidak fair. Itu memalukan dalam persidangan di MK," katanya.

Baca: BURT Bantah Kunjungan Kerja ke Jerman Bahas Gedung Baru DPR

Diketahui Yusril bertindak sebagai kuasa hukum mantan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto dalam persidangan tersebut.