TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, meminta pemerintah Myanmar segera menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap etnis Rohingya di negaranya.

“Aksi pembakaran desa-desa Rohingya oleh tentara dan polisi Myanmar sudah diluar batas kemanusiaan. Myanmar harus menghentikan tindakan ini, jika tidak, ada baiknya pemerintah mengevaluasi hubungan bilateral dengan Myanmar,” sebut Meutya.

Sebagai negara yang sudah lama bersahabat dengan Myanmar, Meutya khawatir tindakan pembersihan etnis akan mengancam stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara.

Ia pun memperingatkan Myanmar, ada gelombang manusia kapal Rohingya pada tahun 2012-2015 lalu, yang saat ini diterima oleh tiga negara, Indonesia, Thailand dan Malaysia.

Ia tidak ingin aksi kekerasan di Myanmar membuat negara-negara ASEAN lain kesulitan nantinya akibat pengungsi. Meutya juga mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan  Menlu RI, yang telah mendukung penyelesaian aksi kekerasan ini.

“Saya terus mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah, namun kami juga meminta agar tekanan yang lebih keras diberikan terhadap Myanmar. Pendekatan lain juga bisa dilakukan melalui organisasi tingkat regional maupun internasional. Indonesia bisa bawa permasalahan ini ke PBB, untuk dilakukan sidang darurat,” ujar Ketua Bidang Luar Negeri DPP Partai Golkar ini.

Sebelumnya, sejumlah kelompok aktivis hak asasi manusia melaporkan bahwa pembakaran dengan sengaja terjadi Selasa (29/8), di Rakhine, Myanmar.

Banyak bangunan dan area lingkungan warga, khususnya di Maungdaw, utara Rakhine yang terlihat terbakar dan ditunjukkan melalui media sosial. Diyakini pasukan militer dengan sengaja melakukan tindakan keras sebagai upaya menekan kelompok militan yang diduga berasal dari etnis Rohingya.

Dilaporkan oleh Arakan Times, pasukan tentara Myanmar serta polisi penjaga perbatasan di Rakhine membakar setidaknya 1.000 rumah warga Rohingya.