Cak Imin Minta Dubes Myanmar Dipulangkan Jika Kekerasan Terhadap Warga Rohingya Tak Berakhir
"Kalau tidak ada tindakan konkrit, duta besar di sini kita suruh pulang. ini bukan masalah agama, tapi kemanusiaan," papar Cak Imin.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa konflik yang terjadi terhadap warga Rohingya di Myamar bukanlah konflik agama, melainkan kemanusiaan.
Konflik tersebut digiring menjadi isu agama karena mayoritas pemeluk agama di Myanmar adalah Budha dan warga Rohingya merupakan muslim.
"Ini harus disampaikan sehingga tidak disalah pahami bahwa konflik di myanmar sebagai konflik agama," kata Muhaimin, saat mengunjungi Wihara Dharma Bhakti di Glodok, Tamansari, Jakarta Barat, Minggu (3/9/2017).
Baca: PKB Minta Pemerintah Dorong PBB Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Rohingya
Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin itu, pihaknya belum mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik di Rakhen, negara bagian myanmar tersebut.
Cak Imin menilai hanya pemerintah Myanmar yang dapat mengendalikan dan mengakhiri konflik yang terjadi.
Oleh karena itu, PKB, kata Cak Imin, meminta pemerintah Myanmar segera bertindak untuk mengendalikan konflik yang terjadi termasuk menghentikan kekerasan terhadap warga Rohingya.
Apabila tidak melakukan tindak konkrit, PKB akan menyerukan kepada pemerintah untuk mengusir duta besar Myanmar untuk Indonesia.
Baca: Amnesty International Desak Pemerintah Indonesia Aktif Selesaikan Kasus Rohingya
"Kalau tidak ada tindakan konkrit, duta besar di sini kita suruh pulang. ini bukan masalah agama, tapi kemanusiaan," paparnya.
Sebelumnya pemerintah Indonesia akan menyampaikan sikap resminya kepada pemerintah Myanmar mengenai konflik yang terjadi tehadap etnis Rohingya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berencana ke Myanmar untuk membahas mengenai krisis kemanusiaan Etnis Rohingya dengan otoritas Myanmar.
“Kami akan menyampaikan concern kami, itu pasti, tetapi kita juga akan bahas apa yang pemerintah Myanmar dapat dilakukan. Pertanggungjawaban ada di pemerintahan Myanmar, tetapi ada bagian di mana kami dapat membantu, masyarakat internasional dapat membantu,” ” ujar Retno di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Minggu (3/9/2017).
