Tragedi Rohingya, Aung San Suu Kyi Diminta Kembalikan Gelar Nobel Perdamaian
Wakil Sekjen Hanura Tridianto mengecam keras krisis kemanusiaan yang menimpa warga Rohingya.
Editor: Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen Hanura Tridianto mengecam keras krisis kemanusiaan yang menimpa warga Rohingya.
Menurutnya, kejadian tersebut sangat memilukan dan tidak berperikemanusiaan.
Tridianto menilai Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi seharusnya malu terhadap dirinya sendiri dan masyarakat dunia.
Baca: Ini Sejumlah Tokoh yang Hadir dalam Resepsi ke-2 Pernikahan Anak Budi Gunawan-Buwas
"Bagi Aung San Suu Kyi yang pernah menerima hadiah Nobel, kejadian di Rohingya itu adalah sangat menyedihkan. Dan harusnya Nobel itu dikembalikan saja," kata Tridianto melalui pesan singkat, Senin (4/9/2017).
Tridianto pun mendukung pemerintahan Joko Widodo yang memberikan perhatian terhadap pesoalan Rohingya.
Ia meminta Indonesia semakin aktif untuk ikut mencarikan solusi krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.
Diketahui, Presiden Joko Widodo akhirnya menyampaikan pernyataan resminya terkait krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar.
Jokowi menegaskan bahwa Pemerintah dan seluruh Rakyat Indonesia menyesalkan krisis tersebut bisa terulang kembali.
"Saya dan seluruh Rakyat Indonesia menyesalkan dengan apa yang terjadi di Rakhine State, Myanmar," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (3/9/2017) malam.
Jokowi mengatakan Pemerintah tidak ingin hanya sekadar mengutarakan pernyataan.
Baca: Rohingya Hadapi Ancaman Genosida, Indonesia Harus Pelopori Intervensi Kemanusiaan
Pemerintah juga akan melakukan aksi nyata dalam menyikapi krisis kemanusiaan.
Jokowi mengatakan Pemerintah tidak sendiri.
Ada elemen masyarakat sipil Indonesia yang juga turut campur dalam upaya membantu krisis kemanusiaan di Rakhine State
"Perlu sebuah aksi nyata, bukan hanya kecam-kecaman dan Pemerintah berkomitmen terus untuk membantu krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil indonesia dan juga masyarakat internasional," ujar Jokowi.