TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekalipun pemerintah juga ikut prihatin atas tragedi Rohingya, dan mempersilahkan masyarakat menggelar aksi terkait tragedi tersebut, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, aksi tersebut tetap harus sesuai aturan yang ada.

"Demo tidak liar, demo tidak merusak, demo itu tertib, silahkan saja demo, itu merupakan hak asasi, silahkan saja, tapi tertib, jangan mengganggu ketentraman masyarakat lain," ujarnya kepada wartawan di kampus Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, Selasa (5/9/2017).

Dalam kesempatan itu ia mengingatkan, bahwa pemerintah tidak akan membiarkan jika aksi unjuk rasa terkait tragedi Rohingya, dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, termasuk aksi pelemparan bom molotov ke kantor Kedutaan Besar Myanmar Untuk Indonesia, pada hari Minggu lalu (3/9).

"Nah itu tidak boleh, itu bukan demo. Kalau sudah bom pakai bahan peledak, merusak, itu bukan demo, tetap kita tangkap," katanya.

Pelemparan bom molotov di kantor Kedutaan Besar Myanmar untuk Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari, diketahui pertama kali oleh petugas kepolisian.

Baca: Biksu Buddha Apresiasi Inisiatif PP Muhammadiyah Imbau Pembatalan Demo di Candi Borobudur

Petugas yang tengah berpatroli di kawasan Menteng, melihat ada api di teras yang terletak di lantai dua bagian belakang kantor Kedutaan Besar. Belakangan diketahui api itu disebabkan oleh molotov.

Wiranto meminta masyarakat untuk tidak mengambil aksi sendiri-sendiri. Siapapun yang bersimpati terhadap tragedi Rohingya di Rakhine State, Myanmar, bisa datang ke kantornya, untuk mendiskusikan apa yang terbaik yang bisa diberikan Indonesia.

"Tidak usah ada aksi sendiri-sendiri, sampaikan kepada pemerintah, Menko Polhukam, kalau memang jelasnya (datang) ke kantor saya, kita bicarakan, ketimbang panas-panasan," katanya.