Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian melarang unjuk rasa di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.

Sejumlah organisasi masyarakat berencana menggelar demonstrasi aksi bela muslim Rohingya dalam bentuk Gerakan Sejuta Umat Muslim Mengepung Candi Borobudur, Jumat (8/9/2017).

Aksi bertujuan untuk mendesak penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar.

Namun, Kapolri sudah menginstruksikan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono untuk tidak memberikan izin terhadap aksi tersebut.

Baca: Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Jamin Tak Ada Aksi Demonstrasi di Candi Borobudur

"Aksi Borobudur dilarang! Saya perintahkan Kapolda Jateng, jangan memberi izin," ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2017).

Tito dengan tegas mengatakan, Candi Borobudur merupakan lokasi tujuan wisata Indonesia dan tempat bersejarah yang harus dijaga kelestariannya.

Tito mengatakan, kasus penindasan terhadap etnis muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar tidak ada kaitannya dengan agama tertentu.

Baca: Sikapi Ancaman Ketua KPK, Fadli Zon: Pengawasan DPR Dijamin Undang-Undang

"Di sini Walubi dan kelompok pengurus Buddha sudah mengeluarkan sikap keras, mereka mengecam pemerintah Myanmar dan memberikan bantuan ke Rohingya," ujar Tito.

Tito meminta kepada masyarakat waspada dengan isu yang tersebar luas di Indonesia.

Baca: Tak Mau Polri dan KPK Dibenturkan, Kapolri Tahan Diri Komentari Masalah Aris Budiman Dengan Novel

Sebab, isu permasalahan kemanusiaan etnis Rohingya, malah digunakan untuk memanas-manasi sentimen masyarakat Islam di Indonesia.

"Saya minta masyarakat lebih waspada. Isu ini lebih banyak digunakan untuk membakar sentimen masyarakat Islam di Indonesia untuk antipati kepada pemerintah," ujar Tito.