TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pansus Angket KPK menahan diri dan mengedepankan kepentingan bersama menjaga negeri bebas dari korupsi.

Untuk itu menurut Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, KPK hendaknya tetap rendah hati menghadapi Pansus angket KPK.

Bukan balik bereaksi atau malah mengancam, ketika banyak provokasi dialamatkan kepada KPK.

"KPK hendaknya tetap low profile menghadapi Pansus. Memang banyak provokasi pada KPK. Tapi tetap tenang. Tidak perlu mengumbar ancaman," ujar Politikus PKS ini kepada Tribunnews.com, Selasa (5/9/2017).

Karena imbuhnya, anggota Pansus angket KPK punya hak untuk melaksanakan tugasnya.

"Tapi langkah melemahkan KPK akan mendapat hukuman publik," demikian ia mengingatkan Pansus Angket KPK.

Selain itu publik juga menurutnya, perlu tidak lupa dan jangan kendor mengawasi konflik dua lembaga ini.

Ancaman Ketua KPK inilah yang menjadi pemicu aksi Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Masinton Pasaribu mendatangi Gedung KPK, Senin (4/9/2017).

Politisi PDI Perjuangan itu datang dengan membawa sebuah koper berwarna hitam. Ia mengaku, isi koper tersebut adalah pakaian.

Ia minta ditetapkan tersangka dan ditahan oleh KPK.

Baca: Suciwati Berharap Kasus Novel Baswedan Tak Seperti Kasus Munir

"Saya bawa koper, saya sekalian minta rompi (tahanan KPK). Saya siap kalau ditangkap. Jadi bawa rompi, saya pakai, bawa mobil tahanan, terserah mau ditahan di mana," kata Masinton di gedung KPK, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Anggota Komisi III DPR RI itu mengaku datang ke gedung KPK atas inisiatifnya pribadi. Tidak mewakili teman-temannya yang ada di parlemen.

"Saya inisiatif sendiri. Saya sebagai pimpinan Pansus Hak Angket dan saya harus mempertanggungjawabkan semua aktifitas di pansus terkait tuduhan Agus Rahardjo (Ketua KPK)," katanya.

"Saya datang duluan. Saya tantang, ini harus digelar secara terbuka. Berkali-kali tuduhan disebarkan oleh KPK. Ini kan bukan komisi pemfitnah korupsi," kata Masinton.