TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan harus berani mengambil langkah-langkah konkrit yang membesarkan pelayaran dan kemaritiman Indonesia. Tanpa terobosan, program menjadikan Indonesia menjadi poros maritime dunia sebagaimana Nawacita Presiden Jokowi hanya angan-angan.

Anggota Komisi V DPR RI Anton Sihombing mengatakan, program nawacita Jokowi sebagian besar bertumpu di Dephub. Untuk itu, perlu menempatkan sumber daya manusia yang capable, profesional dan memiliki integritas di Kemenhub.

"Saya kira apa yang terjadi di Dirjen Perhubungan Laut (operasi tangkap tangan KPK) beberapa waktu lalu hanya bagian kecil itu dari sejumlah kasus di kementerian itu," ujar Anton dalam rapat dengar pendapat dengan Menhub Budi Karya Sumadi dan jajarannya di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Anton mengatakan, Indonesia merupakan daerah maritime terbesar di dunia. Presiden Soekarno dulu membuat landasan berpikir secara komprehensif dengan Amerika Serikat akan apa yang dibangun, direncanakan terkait kemaritiman di Indonesia untuk 75 sampai 100 tahun yang akan datang.

"Apa yang kita dapat pak menteri. Di kelautan kita selalu tertinggal. Kemarin di Tokyo kita blacklist stcw (standart internasional pelayaran) dan masih banyak lainnya," ucapnya.

Ketua DPP Golkar bidang Kemaritiman itu juga menyoroti sistem pendidikan maritim yang dikelola Kemenhub. Badan Pengelola SDM Kemenhub jauh tertinggal dibanding negara lainnya.

Tak hanya itu, perusahaan pelayaran kita sudah jauh ketinggalan dibanding negara-negara lain seperti dari Jerman dan bahkan Vietnam. Saat ini negara yang lagi memimpin dalam pengembangan maritim adalah Korea.

Untuk meningkatkan kekuatan kekuatan di poros maritime, kata Anton, maka negeri ini memerlukan sosok-sosok yang profesional untuk ditempatkan menempati jabatan strategis.

Anton berharap Badan Pengelola SDM Kemenhub mengirimkan para kadet terbaik ke International Maritime Organization (IMO). Selama ini, ungkap Anton, Dephub tidak suka memenpatkan orang-orang yang berpendidikan laut jadi pejabat.

"Pendidikan kemaritiman kita sangat jauh tertinggal apalagi dibandingkan dengan kondisi negara kita maritim atau terbesar di dunia," katanya.

Ia juga mempertanyakan assesment Sesjen Kemenhub untuk eselon satu berasal dari badan usaha milik swasta. Anton melihat yang mau jadi dirjen perhubungan laut ke depan harus memiliki nurani, kebathinan, tertanam akan memajukan maritim bangsa ini.

Ia menyebut 85 persen kru mining kapal yang ada di Indonesia milik asing yang hanya memikirkan keuntungan semata. Apa kita biarkan ini terus menerus?

"Saya minta the rigth man and the rigth place. Kemenhub harus mampu mendidik dan mengkader pegawainya jadi dirjen. Jangan sampai kejadian kapal tenggelam di Tarakan Kalimantan Timur terjadi lagi karena syambadar utamanya tidak tahu tentang kapal," katanya.

Anton mengatakan, hanya di Indonesia master syabandar dijabat sarjana hukum aratu doktorandus. Bahkan hanya di Indonesia di dunia ini ketua Mahkamah Pelayaran berasal dari insiniyur.

"Diamana pun tak ada. Ketua mahkamah pelayaran itu harus captain kapal. Jangan di kotorilah negara maritim kita ini," katanya.