Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Petani Kendeng Gelar Aksi Di Depan Istana Berharap Bertemu Jokowi

16 petani Pegunungan Kendeng Utara melakukan aksi di depan Istana Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2017).

Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Petani Kendeng Gelar Aksi Di Depan Istana Berharap Bertemu Jokowi
Tribunnews.com/ Dennis Destryawan
16 petani Pegunungan Kendeng Utara melakukan aksi di depan Istana Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2017). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - 16 petani Pegunungan Kendeng Utara melakukan aksi di depan Istana Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2017).

Para petani ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Bukan untuk mendapatkan sepeda dari presiden, tetapi ingin mengadukan nasibnya yang kini mengalami kesulitan untuk bertani.

"Kami ingin bertemu Pak Presiden untuk membicarakan berhentinya pabrik semen," ujar seorang petani, Ngatiban (31).

Baca: Ada Aksi Selamatkan Rohingya, Kedubes Myanmar Dijaga Ketat

Aksi digelar sebagai bentuk protes karena PT Semen Indonesia tidak taat terhadap hasil rekomendasi kajian lingkungan hidup strategis tahap pertama yang menyebutkan cekungan air tanah Watuputih tidak boleh ditambang.

BERITA TERKAIT

Putusan kasasi di MA memenangkan masyarakat Rembang pada Oktober 2016 lalu.

Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan izin baru untuk PT SI tetap beroperasi.

Baca: Biro Travel H2O Janjikan Uang yang Disetor Akan Diinvestasikan Sebelum Jemaah Diberangkatkan Umrah

"Itu melanggar aturan dari putusan Mahkamah Agung mau pun KLHS yang diterbitkan Pak Presiden," ujar Ngatiban.

Beroperasinya PT SI yang terus mengeruk lahan di Kendeng membuat sulit para petani.

"Kesulitan petani-petani sekarang itu, ya dampak debu oleh pabrik semen itu," ujar Ngatiban.

Sementara itu, petani lainnya, Giyem (43) berharap, Presiden Jokowi dapat menyediakan waktunya untuk bertemu dengan para petani.

"Petani dari Kendeng datang ke sini mau ketemu Pak Jokowi, karena Pak Jokowi pernah bilang, kalau KLHS diberlakukan, itu tidak boleh mengeluarkan izin, tapi ternyata Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan izin lagi," ujar Giyem.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas