Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira, meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengantisipasi kemungkinan isu kekerasan terhadap etnis Rohingya dipakai untuk menyerang pemerintah Joko Widodo.

Menurutnya, Polri harus segera mencegah pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan isu Rohingya untuk memperkeruh situasi dalam negeri.

"Kapolri bicara seperti itu karena tentu pihak kepolisian punya data. Karena itu, polri melakukan antisipasi dini sehingga para 'pemanfaat' isu Rohingya untuk tujuan membuat keruh situasi dalam negeri dapat dicegah," kata Andreas saat dikonfirmasi, Kamis (7/9/2017).

Baca: Kapolres Jakarta Pusat Beri Acungan Jempol Saat Massa Aksi Bela Muslim Rohingnya Bubarkan Diri

Menurutnya, kritik sebagai tanggung jawab negara tetangga terhadap Rohingya memang tidak dilarang.

Namun, tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya mengimpor kasus Rohingya ke dalam negeri harus dicegah secara dini dan tegas.

Tak hanya itu, Andreas menilai pemerintah telah melakukan langkah konkret untuk membantu menyelesaikan masalah etnis Rohingya.

Contohnya, upaya diplomasi dibangun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan petinggi Myanmar.

Baca: Aksi Bela Muslim Rohingnya Bubar Setelah Doa Bersama

Kemudian pemerintah juga telah menawarkan konsep jangka pendek dan jangka panjang terkait masalah Rohingya.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah melobi negara-negara di ASEAN untuk bersatu membantu mencari solusi atas kekerasan yang terjadi kepada etnis Rohingya.

Dia menganggap upaya yang dilakukan pemerintah perlu didukung.

"Pemerintah sudah melakukan langkah-langkah diplomasi yang tepat dengan mengirim Menlu berbicara langsung dengan para pemimpin Myanmar, menawarkan konsep penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang yang dikenal dengan konsep 4+1," katanya.

Baca: Warga Rohingya Terus Berdatangan ke Banglades

Selain itu, lobi terhadap dubes-dubes ASEAN dan dubes negara lainnya pun dilakukan untuk gotong royong membantu penyelesaian masalah Rohingya.

"(Untuk) menginisiasi dan memfasilitasi pembentukan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM)," kata Andreas.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut bahwa kekerasan yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya, sengaja dikaitkan dengan isu agama untuk menyerang pemerintahan Joko Widodo.

"Artinya, isu ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri dalam rangka membakar sentimen masyarakat Islam di Indonesia untuk antipati kepada pemerintah," ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2017).

Tito menerangkan, ini merupakan gaya lama. Sebagai contoh, yakni bagaimana isu Pemilihan Gubernur dikaitkan untuk menyerang pemerintah Joko Widodo.

"Sekarang ada isu baru yang kira-kira bisa dipakai untuk goreng-goreng. Ini penelitian ini. Software opinion analysist," ujar Tito.

Karena isu Rohingya ternyata dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo. Yang dibahas, bukan isu permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusianya.

"Ini ya, isu Rohingya dikaitkan dengan pemerintah dan Pak Jokowi lebih besar daripada isu soal kemanusiaan," ujar Tito.

Di media sosial terutama Twitter, ucap Tito, hal itu sudah mulai terlihat.

Karenanya, Tito meminta masyarakat untuk waspada menanggapi isu Rohingya yang dibelokkan untuk menyerang pemerintah.

"Dari hasil penelitian itu bahwa isu ini lebih banyak dikemas untuk digoreng, untuk menyerang pemerintah. Dianggap lemah. Padahal pemerintah sudah lakukan langkah yang pas," ujar Tito.