Baca: Cerita Kepala Desa yang Cemas Soal Kondisi Mbah Fanani Saat Suhu Ekstrem di Dieng

 "Kalau membaca ceritanya, ini kan situasinya darurat. Mestinya ada pengecualian dalam situasi seperti ini," kata Saleh.

Di sisi lain, kata Saleh, BPJS Kesehatan didesak untuk memperluas kerjasama dengan rumah-rumah sakit yang ada.

Dengan begitu, masyarakat dengan mudah dapat menjangkaunya.

Apalagi, kepesertaan BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tentu dibutuhkan jaringan pelayanan kesehatan yang semakin luas.

"Dalam beberapa kasus, memang ada rumah sakit yang enggan untuk bekerjasama dengan BPJS kesehatan. Mungkin dinilai profitnya tidak terlalu banyak. Padahal, pemegang kartu BPJS Kesehatan gratis tidaklah gratis begitu saja. Untuk tahun 2017 ini saja, anggaran untuk BPJS kesehatan dari data PBI sudah mencapai Rp34 Triliun," ujar Saleh.

Karena itu, Saleh menghimbau rumah-rumah sakit untuk membantu program pelayanan kesehatan yang dikembangkan pemerintah.

Selain itu, kata Saleh, standard pembiayaan dan pelayanan kesehatan harus benar-benar berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

"Harus diingat betul, bahwa tidak ada satu orang pun yang ingin jatuh sakit. Karena itu, setiap orang yang sakit dipastikan adalah orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan," kata Saleh.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago.

"Ya akan kami minta Menkes beri sanksi dan lakukan investigasi," kata Irma.