Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa kali menyatakan sikap bahwa dirinya bersikap independen dan tidak mau mengintervensi terkait kisruh yang menyelimuti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara dalam beberapa waktu terakhir ini, salah satu anggota Pansus Hak Angket KPK yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melontarkan wacana untuk membubarkan lembaga anti rasuah tersebut.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti meminta Jokowi untuk tidak berdiam diri dan mengambil sikap terkait kisruh ini.

"Bahkan bukan hanya pembekuan dan pembubaran tapi menghilangkan kewenangan juga mestinya  presiden bersikap dari sekarang. Ini untuk memberikan rasa nyaman bagi masyarakat," ujar Ray kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/9/2017). 

Menurut Ray, Jokowi harus cepat mengambil sikap, mendukung penguatan KPK atau justru mendukung pelemahannya.

"Bahwa beliau tidak dalam posisi melemahkan karena sinyal itu kuat. Jangan kan dibekukan, menarik kewenangan penuntutan KPK saja mestinya presiden harus bersikap," tambah Ray.

Ray mencontohkan sikap Partai Golkar yang tidak mendukung pembekuan KPK. Jokowi juga menurutnya harus melakukan hal serupa.

Sebelumnya Henry Yosodiningrat yang tergabung dalam Panitia Angket dari Fraksi PDI menyerukan pembekuan KPK sementara waktu.

Menurut Henry, dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini butuh waktu lama.