TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan pada lima saksi di kasus suap pembahasan APBD-P Pemerintahan Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015.

Kelima saksi yang adalah anggota DPRD Malang itu diperiksa untuk tersangka Moch Arief Wicaksono alias MAW, Ketua DPRD Malang yang telah mengundurkan diri atas penetapan tersangkanya.

"‎Lima saksi yang diperiksa untuk tersangka MAW yakni Sahrawi, Herry Subiantono, Teguh Puji Wahyono, Afdhal Fauza, Harun Prasojo. Seluruhnya anggota DPRD Malang," ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Baca: Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, Sekjen Golkar Bantah Setya Novanto Ulur Waktu

Sebelumnya, Jumat (8/9/2017) kemarin, penyidik juga memeriksa lima saksi yang juga anggota DPRD Malang, mereka ialah H Subur Triono, Mohan Katelu,Afdhal Fauza, Teguh Puji Wahyono, dan Harun Prasojo.

Tidak hanya anggota DPRD Malang, M Anton, Wali Kota Malang hingga IR Cipto Wiyono, Sekda Kota Malang tahun 2015 telah diperiksa untuk tersangka Moch Arief Wicaksono‎.

Moch Arief Wicaksono, mantan Ketua DPRD Malang, tersangka di kasus ini pernah pula diperiksa namun dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka Jarod Edy (JES).

Baca: Alasan Setya Novanto Tak Hadir Sidang Perdana Praperadilan Besok

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menggali soal aliran dana, proses pembahasan dan persetujuan APBD Kota Malang.

Sementara Sekda Kota Malang saat ini, Wasto juga telah diperiksa KPK di Ruang Rapat Utama Polres Malang, Senin (14/8/2017) lalu.

Wasto diperiksa sejak pukul 10.00 WIB-18.30 WIB.

Baca: Bayi Debora Meninggal, Ketua MPR: Kita Semua Warga Indonesia Berdosa!

Dia diperiksa sebagai saksi saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang.

Seperti telah diketahui, mantan Ketua DPRD Malang, Mochamad Arief Wicaksono (MAW) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia diduga menerima suap dari dua pihak berbeda, alhasil Arief Wicaksono harus menyandang dua status tersangka berbeda sekaligus di KPK.

Baca: Bayi Debora Meninggal,  Komisi IX DPR Minta Menteri Kesehatan Investigasi dan Beri Sanksi RS

Di kasus pertama Arief Wicaksono disinyalir menerima suap dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang, Jarot Edy sebesar Rp 700 juta.

Suap tersebut terkait pembahasan APBD Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015.

Di perkara kedua, Arief Wicaksono diduga menerima hadiah atau janji sebesar Rp 250 juta dari tersangka Hendrawan Maruszaman (HM), Komisaris PT ENK.

Suap tersebut terkait dengan penganggaran kembali proyek Jembatan Kedungkandang APBD tahun anggaran 2016.

Diduga Arief Wicaksono menerima Rp 250 juta dalam proyek jembatan Kedungkandang yang dikerjakan secara multi years tahun 2016-2018, dengan nilai proyek 98 miliar.

Berkaitan kasus kedua, KPK kembali menetapkan Arief wicaksono dan Hendarwan ‎Maruszaman sebagai tersangka.

Arief selaku pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Kemudian sebagai pihak pemberi, Jarot dan Hendrawan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b, atau Pasal 13 UU tentang Pemberantasan Tipikor, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terkait penyelidikan kedua perkara tersebut, penyidik sejak Rabu (9/8/2017) hingga jumat (11/8/2017) melakukan penggeledahan di sejumlah tempat.

Rabu (9/8/2017) penyidik menggeledah kantor Wali Kota Malang, ‎Kantor PUPR, Rumah tersangka Jarod Edy, rumah tersangka Arief wicaksono, rumah dinas Arief Wicaksono dan Kantor Penanaman Modal.

Jumat (11/8/2017) penyidik melanjutkan penggeledahan di kantor Bappeda dan ULP Kota Malang, Jawa Timur.