TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu, mengunjungi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rabu (13/9/2017).

Kunjungan tersebut langsung disambut oleh Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siradj beserta jajaran pengurus besar di kantor PBNU Jakarta.

Pertemuan itu digelar guna membahas persoalan kebangsaan dan memperkuat pertahanan bangsa.

"Kunjungan Pak Menhan ke PBNU guna membahas masalah kebangsaan dan memperkuat pertahanan bangsa," kata Wasekjen PBNU, Hery Haryanto Azumi, yang ikut dalam pertemuan itu.

Menurut Hery, di abad informasi ini, upaya memperkuat pertahanan bangsa tidak hanya dalam bentuk fisik melalui militer, namun juga harus melalui pertahanan semesta dengan melibatkan segenap elemen bangsa.

"Konsep pertahanan sebuah negara saat ini berbeda dengan dulu. Dalam perang modern sekarang, konsep pertahanan tidak boleh hanya mengandalkan konsep hardware atau jalur militer, namun juga software. Jalur software ini adalah pertahanan semesta dengan melibatkan seluruh elemen bangsa, termasuk ulama dan kiai di dalamnya," tambah Hery yang juga menjabat Sekjen PB-MD Hubbul Wathon.

Hery mengatakan bahwa dalam upaya menjaga kedaulatan bangsa, cara berpikir (mindset) masyarakat kita harus bergeser dari pertahanan fisik ke pertahanan ideologi.

"Selama ini kalau berbicara mempertahan kedaulatan pasti yang terpikir adalah militer. Cara berpikir ini harus dirubah. Sebab, mempertahankan ideologi bangsa dari pengembosan pihak-pihak asing juga masuk kategori menjaga kedaulatan," terangnya.

Lebih lanjut Hery menuturkan bahwa perang di era digital seperti sekarang lebih mengedepankan perang opini dan midset. "Perang era sekarang sangat soft, karena terjadi di wilayah opini dan mindset," jelas Ketum PB PMII 2005-2008 itu.

Karena itu, menurut Hery, Kemenhan dan PBNU sepakat untuk menjalin sinergi dalam upaya memperkuat pertahanan dan kedaulatan bangsa.

Selain itu, PBNU juga mendorong upaya Transfer of Tecnology (ToT) Kemenhan untuk mewujudkan kemandirian industri dalam negeri.

"Intinya kami (PBNU-red) sepakat menjalin sinergi dengan Menhan. Upaya memperkuat pertahanan dan kedaulatan bangsa memang tidak bisa dikerjakan satu kelompok, butuh upaya semua elemen bangsa. NU memang punya tanggung jawab itu, namun tentu harus didukung semua pihak," katanya.