TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengungkapkan permasalahan partai politik sebagai lembaga yang tidak dipercaya masyarakat.

Menurutnya, fakta itu dipengaruhi oleh banyaknya politisi yang menjadi tahanan KPK, yakni sebanyak 32 persen.

"Sebanyak 78 orang merupakan kepala daerah, dan 134 orang lainnya merupakan anggota legislatif, baik pusat maupun daerah, berdasarkan data sampai Juni 2017," ujar Basaria saat dialog dengan DPP Partai Demokrat, dengan tema pembentukan sistem integritas partai politik di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).

Survei indikator politik Indonesia 2016, lanjutnya, juga mengatakan partai politik sebagai lembaga yang tidak dipercaya masyarakat, yang dibuktikan dengan rendahnya partisipasi politik masyarakat sebesar 64 persen, dari target 75 persen.

Baca: Kami Bulat Sebulat-bulatnya ‎Mengajukan Pak Prabowo Menjadi Calon Presiden 2019

"Partai politik bersama DPR dan DPRD menjadi tiga besar lembaga yang memiliki indikasi kuat melakukan korupsi. Itu bukan kata saya, tapi kata survei," kata Basaria.

Karena itu, Basaria menilai wajar bila masyarakat tak mempercayai partai politik sebagai penelur pilkada pimpinan daerah dan legislatif.

Baca: Selain Membuang Mayatnya ke Kali, Kawanan Pembunuh Juga Kuras Harta Pasutri Pengusaha Garmen

Basaria juga mengatakan, sebagian besar politikus tersangkut kasus korupsi, yang berkaitan dengan suap dan jual beli jabatan.

Karenanya, KPK bertekad memperkuat pencegahan, dengan merumuskan sistem integritas partai dengan parpol-parpol yang ada di Indonesia.

Seperti dalam kunjungan KPK yang diwakili Basaria Panjaitan ke DPP Partai Demokrat, yang disambut langsung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Semoga dengan penguatan pencegahan, update Juni 2017 itu menjadi yang terakhir," harap Basaria.