Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data mengenai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 di Kantor BPS, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).

BPS mencatat IDI 2016 mengalami penurunan sebanyak 7,23 poin yakni 70,09 poin dari 72,82 poin yang dicapai pada tahun 2015.

Tiga aspek yang digunakan dalam IDI juga mengalami penurunan yakni aspek kebebasan sipil yang turun 3,85 poin dari 80,30 menjadi 76,45.

Aspek hak-hak politik turun 0,52 poin dari 70,63 ke 70,11 dan aspek lembaga-lembaga demokrasi yang turun 4,82 poin dari 66,87 menjadi 62,05.

Selain melihat dari aspek-aspek penilaiannya, BPS juga melihat turunnya IDI 2016 juga disumbangkan oleh indeks demokrasi yang dicapai provinsi-provinsi di Indonesia.

"Ada dua provinsi yang mengalami penurunan drastis di atas 10 poin yakni Jakarta sebesar 14,47 poin dan Sumatera Barat sebesar 13,05 poin," ujar Kepala BPS Kecuk Suhariyanto.

Dewan Ahli IDI, Maswadi Rauf menjelaskan Jakarta mengalami penurunan di segala aspek.

"Aspek kebebasan sipil turun dari 89,64 menjadi 81,11; aspek hak-hak politik turun dari 83,19 menjadi 67,54; dan aspek lambaga-lembaga demokrasi turun dari 83,26 poin menjadi 63,19. Kita bisa telusuri penyebab lebih lanjut dengan melihat indikatornya," jelas Maswadi.(*)