Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Misi Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Myanmar, Marzuki Darusman menyebutkan hambatan yang selama ini menjadi tantangan bagi timnya dalam meneliti dan mengumpulkan fakta mengenai kasus kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar, khususnya di Rakhine State.

Ia mengatakan, tidak ada satupun negara yang senang jika ada Tim Pencari Fakta (TPF) datang ke negara mereka.

"Tidak ada satu negara yang senang menyambut TPF, negara mana yang suka?" ujar Marzuki, di Griya Gus Dur, Pegangsaan, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).

Kendati demikian, TPF yang dipimpin oleh dirinya yang juga pernah menjadi Mantan Pelapor Khusus PBB untuk Situasi HAM di Korea Utara itu harus melakukan hal tersebut karena telah dimandatkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.

Hal yang mendorong penelitian tersebut harus dilakukan, lantaran kasus yang bisa disebut sebagai tragedi kemanusiaan itu kini tidak hanya menjadi masalah domestik Myanmar.

Namun juga menjadi masalah regional bahkan internasional.

"Nyatanya (kasus Rohingya) ini bukan lagi masalah domestik tapi regional dan sudah jadi masalah internasional," jelas Marzuki.

Sebelumnya, TPF Kasus Myanmar diketuai oleh Advokat Mahkamah Agung India, Indira Jaising.

Namun kemudian, pada 27 Juli lalu, Presiden Dewan HAM PBB Joaqun Alexander Maza Martelli menunjuk Marzuki Darusman sebagai Ketua TPF tersebut, menggantikan Indira Jaising.

Marzuki bersama timnya ditugaskan untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap etnis Rohingya.

Ia bergabung dengan dua anggota lainnya yakni seorang Pengacara asal Sri Lanka dan lulusan Harvard University Radhika Coomaraswamy, serta Konsultan Australia Christopher Dominic Sidoti.

Tim tersebut akan fokus pada negara bagian Rakhine atau Rakhine State yang merupakan rumah bagi etnis atau minoritas muslim Rohingya yang hingga kini tidak memiliki status kewarganegaraan.

TPF tersebut bekerja secara independen dan objektif, serta didukung oleh tim spesialis HAM PBB dari Jenewa.