TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon, protes terkait delegasi parlemen Myanmar yang menolak membahas resolusi kemanusiaan Rohingya dalam forum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-38, di Filipina.

Fadli juga meminta supaya Presiden AIPA Pantaleon Alvarez, meniadakan seluruh perbincangan terkait isu politik dalam sidang umum tersebut.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu juga mengkritik kecilnya peran ASEAN dan AIPA dalam penyelesaian konflik dan masalah kemanusiaan di Myanmar.

Baca: Dilaporkan ke Polisi, Dandhy Sebut Aung San Suu Kyi adalah Cantolan Berita

"Kami kecewa dengan sikap delegasi parlemen Myanmar. Sikap tertutup mereka telah menjadi ‘stumbling block’ (batu sandungan) dalam sidang AIPA. Itu sebabnya kami meminta agar tidak ada pembicaraan mengenai isu politik apapun dalam sidang AIPA kali ini jika tidak menyertakan pembicaraan mengenai resolusi kemanusiaan atas Rohingya," kata Fadli dalam keterangan yang diterima, Minggu (17/9/2017).

Dirinya menjelaskan, pernyataan yang disampaikan adalah sikap delegasi parlemen Indonesia.

"Jadi pada Sidang AIPA kali ini tak ada pembicaraan isu-isu bidang politik kecuali sesuai atas permintaan Indonesia harus memasukkan agenda krisis kemanusiaan Rohingya," kata Waketum Gerindra itu.

Menurutnya, isu kemanusiaan Rohingya sangat krusial dan fundamental, karena menyangkut nilai yang bersifat universal.

Baca: Pesta Pernikahan Kahiyang Ayu Gunakan Catering Milik Gibran

"Bagaimana bisa kita meneruskan perbincangan tentang isu-isu politik lain, sementara isu kemanusiaan ini kita tinggalkan? Jadi, kita menunggu Myanmar untuk membuka diri dulu sebelum meneruskan perbincangan mengenai isu-isu politik lain," kata Fadli.

Namun, untuk menghormati tuan rumah Filipina, yang telah melayani dan menjadi moderator yang baik dalam pertemuan kali ini, Fadli menyatakan tidak keberatan untuk meneruskan agenda perbincangan dalam bidang-bidang lainnya, seperti ekonomi, sosial dan organisasi.

"Tapi khusus untuk bidang politik, sikap kami tegas, tidak boleh ada pembicaraan apapun sampai delegasi Myanmar mau membahas isu kemanusiaan tadi," katanya.

Menurutnya, proses pengambilan keputusan dalam sidang AIPA memang menggunakan sistem konsensus.

"Sehingga, jika ada satu negara keberatan terhadap sebuah topik atau isu, maka topik atau isu tadi harus di-drop dari agenda, karena tidak terjadi konsensus. Indonesia memandang aturan semacam ini ke depannya perlu ditinjau kembali, karena memiliki lubang besar. Akibat penolakan delegasi parlemen Myanmar atas proposal kemanusiaan Indonesia, sidang AIPA ini hampir deadlock," kata Fadli.