Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sangat disayangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai bantuan pemerntah Indonesia dianggap sebagai pencitraan. 

Padahal menurut pengamat politik Sebastian Salang, Prabowo mengerti betul bagaimana relasi antara bangsa itu dibangun dan sejauhmana peran negara lain terhada suatu negara yang sedang memiliki persoalan internalnya. 

Baca: Kenapa Cuaca di Jakarta dan Kota-kota Lain Sangat Panas? Berikut Penjelasan BMKG

Melalui pernyataan itu Prabowo semakin menandaskan apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu dianggap salah. 

"Ketika Jokowi belum bertindak disalahkan, karena dianggap tidak peka, Giliran Jokowi melakukan sesuatu dianggap pencitraan, Serba salah," ujar Sebastian Salang kepada Tribunnews.com, Selasa (19/9/2017).

Namun demikian, Pihak Jokowi tidak perlu merespon, menurutnya. 

"Tetap saja fokus pada langkah yang dianggap tepat demi kemanusiaan. Dan pilihan itu lebih tepat menurut saya. Karena pemerintah negara lain tidak bisa mencampuri terlalu jauh urusan internal negara lain, meskipun ada dugaan pelanggaran di sana?" tegasnya.

"Pemerintah kita dan juga mayoritas rakyat kita juga pasti tidak bisa menerima campur tangan negara lain jika negara kita punya persoalan internal."

Kembali kepada Prabowo, imbuhnya, mestinya lebih bijak dalam mengomentari suatu peristiwa. Sebab pernyataan mereka akan didengar dan dipercaya oleh para pengikutnya. 

 "Alangkah kurang wise jika tindakan pemerintah selalu dilihat dalam perspektif politik dan pertarungan politik. Padahal tindakan mengirim bantuan adalah langkah kemanusiaan untuk mengurangi beban derita Rohingiyah," ujarnya. 

 Sebelumnya, Prabowo Subianto, meminta masyarakat memperkuat diri agar dapat membantu etnis Rohingya yang mengalami penindasan oleh pemerintah Myanmar.

Hal tersebut diungkapkan Prabowo dalam orasinya pada aksi Bela Rohingya 169 yang digelar di Kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9/2017).

Dirinya mengatakan bahwa saat ini pemerintah Indonesia sudah memiliki banyak hutang sehingga tidak mempunyai kekuatan.