TRIBUNNEWS.COM - Pulau pasaran di Lampung sejak lama dikenal sebagai pulau penghasil ikan teri dan memiliki prospek menjanjikan. Salah satu jenis ikan teri asin hasil olahan warga penduduk pulau ini adalah teri nasi lampung atau yang kerap dikenal dengan label Teri Medan.

Meskipun telah dipasarkan hingga mancanegara dengan label berbeda,  namun nyatanya selama ini para pengusaha kecil di Pulau Pasaran terkendala dalam pemasaran dan harga jual.  Pengusaha teri lokal tidak bisa menekan harga karena terkendala modal usaha yang kurang memadai.

Demikian mengemuka dalam kunjungan lapangan rangkaian Press Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI bersama Anggota DPR RI Sudin dan Frans Agung Mula di Pulau Pasaran,  Betung Timur,  Lampung, Sabtu (16/9/2017).

Berdasarkan Informasi dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Bandarlampung,  pada umumnya,  pengusaha ikan membeli langsung dari nelayan di tengah laut. Keterbatasan modal membuat pengusaha dengan modal sedikit hanya bisa membeli ikan seadanya.  Lalu,  para pengusaha kecil segera menjual hasil olahannya masing-masing demi mendapatkan putaran uang.

Akibatnya, mereka tidak punya masa tenggang untuk menahan harga hingga mencapai harga jual yang bagus. Begitupun dengan koperasi perikanan setempat,  koperasi tidak punya modal yang cukup besar untuk menampung semua hasil ikan olahan warga Pulau Pasaran.

Menanggapi hal itu,  anggota Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan semestinya hal ini tidak terjadi,  ikan Pulau Pasaran memiliki kualitas dan mutu lebih dibandingkan hasil olahan pulau lain karena tidak mengalami proses pengawetan.

Karenanya,  ia mendorong penguatan koperasi agar bisa menampung seluruh ikan hasil olahan warga setempat.  Ia meminta pihak koperasi supaya selalu berkoordinasi dengan anggota DPRD setempat agar aspirasinya bisa diperjuangkan. 

Dirinya pun,  yang merupakan anggota daerah pemilihan Lampung I berjanji akan meneruskan segala aspirasi masyarakat Pulau Pasaran ke tingkat pusat,  khususnya terkait dokumen perijinan kapal yang terhambat karena belum adanya verifikasi atau pengukuran ulang kapal penangkap ikan dari Kemenhub.

"Kadang juga ada nelayan yang sedikit nakal,  kapalnya 50 GT (Gross Tonnage), tapi dibilang 29 GT,  makanya kita harus sama-sama jujur dan terbuka, kalau masalah pengukuran.  Mudah-mudahan,  Direktur Perikanan Tangkap KKP akan saya bawa kesini untuk membantu hal-hal ini," jelasnya.

Sementara itu,  terkait akses ke Pulau Pasaran,  Sudin menyampaikan akan mengusulkan pembangunan jembatan ke dalam RAPBN selanjutnya.

Di sela-sela kunjungan, politisi PDI-Perjuangan ini juga mengajak para awak media untuk mempromosikan bahwa teri medan sejatinya adalah teri nasi lampung asal Pulau Pasaran,  Provinsi Lampung.

"Bersama Dinas Kelautan Bandar Lampung kami sepakat akan merubah image bahwa itu bukan teri Medan,  tapi teri nasi asal Lampung," tandasnya.

Plt Sekretaris Kota Bandar Lampung Pola Pardede,  berharap kunjungan ini bisa membawa perubahan terutama dalam promosi potensi pulau tersebut. "Atas nama Pemkot terima kasih atas kunjungan dari DPR RI,  ini pertama kalinya.  Ini bisa mempromosikan Pulau Pasaran sebagai penghasil ikan teri nasi terbesar.  Apalagi tadi pak Sudin bilang teri nasi asal Lampung kualitasnya cukup baik,  semoga ini menjadi motivasi teman-teman," ungkapnya.