TRIBUNNEWS..COM, JAKARTA - Ketua DPP Gerindra Sodik Mudjahid meminta pemerintah ‎bersikap objektif dalam menyikapi munculnya kembali isu PKI.

Menurut Sodik pemerintah harus menjelaskan mengenai PKI dan seluruh kegiatannya.

‎"Jadi kontroversi atau ribut-ribut ini jadi makin ramai kalau pemerintah tidak bersikap tegas," kata Sodik kepada Wartawan, Rabu, (20/9/2017).

Menurut Sodik pemerintah harus netral dan tidak berpihak dalam menyikapi isu PKI.

Pemerintah jangan mengulangi keberpihakan yang dilakukan oleh Soekarno saat menjabat presiden dulu.

Sodik setuju dengan rekonsiliasi agar isu PKI ini tidak selalu muncul dan diperdebatkan.

Hanya saja rekonsiliasi yang dilakukan harus berdasarkan fakta sejarah. Sehingga bukan pemerintah saja yang dituntut untuk ‎meminta maaf.

"Pihak komunis yang secara fakta sejarah mengkudeta kok, tapi dia yang menuntut kepada pemerintah dan bangsa minta maaf. Ya rekonsiliasi ada harus berdasarkan fakta sejarah. Jika tidak bisa dilaksanakan, oke tanpa ada maaf-maafan. karena merasa benar semua‎," katanya.

Baca: Fraksi PDI Perjuangan Copot Masinton Pasaribu

Isu PKI sekarang ini mencuat setelah pihak kepolisian melarang seminar pengungkapan kembali sejah 65, serta penggerudukan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) oleh sejumlah orang karena mendengar hoax adanya kegiatan berbau PKI di kantor tersebut.

Isu PKI juga kembali ramai diperdebatkan setelah Panglima TNI menginstruksikan nonton bareng film pengkhianatan G30S /PKI kepada jajaran TNI AD.