TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei memastikan, pemerintah kembali akan mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga Rohingya di Rakhine State.

Pada bantuan sebelumnya, sudah lebih dari 78 ton bantuan yang dikirimkan Indonesia untuk korban konflik di daerah tersebut melalui negara Bangladesh.

Namun, pemerintah Bangladesh sudah kewalahan menerima bantuan dari negara-negara yang prihatin atas nasih etnis Rohignya yang terusir dari tanah kelahiran mereka.

Kepala BNPB menyebut gudang-gudang di Bangladesh sudah penuh, oleh karena itu Indonesia berencana akan kembali mengirimkan bantuan langsung ke Myanmar.

"Mengingat banyaknya bantuan yang menumpuk di Bangladesh, kita memutuskan untuk sementara menutup bantuan ke Bangladesh, bantuan berikutnya kita arahkan ke Rakhine State," ujarnya dalam konfrensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma kemarin.

Rencanannya, bantuan yang akan dikirim langsung ke Myanmar, adalah sebanyak 20 ton. Bantuan berbetuk kebutuhan pengungsi, antara lain adalah makanan siap saji, termasuk makanan untuk balita dan ibu hamil, obat-obatan dan alat penjernih air. Bantuan tersebut rencanannya dikirim hari ini Rabu (20/9/2017).

Bantuan dikirimkan dengan bantuan pesawat milik TNI AU. Untuk melaksanakan pengiriman bantuan tersebut, saat ini pemerintah Indonesia masih menunggu izin dari pemerintah Myanmar.

Kepala BNPB menyebut izin itu akan segera keluar, karena secara prinsip pemerintah Myanmar sudah setuju. "Tentunya kalau diizinkan kami pun akan masuk di tempat pengungsian tersebut (Rakhine State)," ujarnya.

Sementara itu, inisiatif dan langkah Indonesia diapresiasi oleh negara-negara yang hadir pada pertemuan Working Lunch on the situation in Rakhine State yang diadakan oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson.

Menlu Australia, Menlu Swedia, dan Dubes AS untuk PBB, dalam pertemuan itu secara khusus memuji langkah Indonesia dan kerja keras dalam membantu mencari solusi di Rakhine State.

Pertemuan juga dihadiri oleh wakil dari kantor Sekjen PBB, dan para menteri luar negeri dan Duta Besar dari sejumlah negera seperti Bangladesh, Myanmar, Australia, Swedia, Turki, Rusia, China, Kanada, Amerika Serikat, dan Malaysia.

"Sebagai negara sahabat dan bertetangga, Indonesia tentunya tidak dapat tinggal diam melihat situasi yang terjadi di Rakhine State, Myanmar", tegas Menlu RI, Retno LP Marsudi, pada acara Working lunch on the situation in Rakhine State, seperti dilansir dalam laman Kemlu, Selasa (19/9/2017) kemarin.

Dalam pertemuan, National Security Adivisor Myanmar, menyampaikan perkembangan terakhir di Rakhine State. Pemerintah Myanmar telah membentuk Satgas guna menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Rakhine State. Satgas tersebut melibatkan ICRC (International Committee of the Red Cross) dan beberapa negara lain termasuk ASEAN.

Pada kesempatan tersebut, Menlu RI menjelaskan langkah diplomasi marathon yang dilakukan Indonesia dengan melakukan marathon diplomacy ke Bangladesh dan Myanmar.

Selain bertemu dengan para pemangku kepentingan di kedua negara tersebut, Menlu Retno juga menyampaikan formula 4+1 yang dapat menjadi jawaban dari situasi yang terjadi di Rakhine State.

Formula 4+1 yang diajukan adalah pemulihan keamanan dan perdamaian, menahan diri tidak menggunakan kekerasan, perlindungan bagi seluruh penduduk tanpa memandang latar agama atau etnis, serta akses bantuan kemanusiaan. Selain keempat elemen, langkah ke depan adalah memastikan pelaksanaan rekomendasi laporan Kofi Annan. (tribun/rek/mal/rin/ap)