TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Pita Putih Indonesia (APPI) menandatangani Naskah Kesepakatan bersama Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) tentang Pengembangan, Peningkatan, Penggerakan, Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat Untuk Keselamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Penandatanganan kerjasama dilakukan di Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Ketua Umum APPI Giwo Rubianto Wiyogo mengatakan APPI yang dibentuk pada tahun 1999 dan direvitalisasi pada tahun 2002 sebagai organisasi kemasyarakatan yang non profit dan non politis mempunyai Visi yakni terwujudnya keselamatan dan kesejahteraan ibu hamil.

Menurut Giwo, dengan misi yang cukup komprehensif dalam mendukung kebijakan Pemerintah dibidang kependudukan dan pembangunan kesehatan, maka APPI perlu mendapatkan kesempatan untuk membuat kesepakatan bersama BKKBN.

Tujuannya untuk mensinergikan program, kegiatan serta fungsi para pihak dalam peningkatan pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Program keselamatan, kesehatan ibu hamil, melahirkan, nifas, bayi baru lahir dan anak untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.

"Dengan ruang lingkup Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Sosialisasi, promosi dan konseling, serta Peningkatan kompetensi SDM," ujarnya.

Jika melihat penduduk dunia tumbuh dengan cepat. Isu pertambahan jumlah penduduk ini menjadi ancaman terhadap kemungkinan terjadinya ledakan penduduk.

"Indonesia merupakan satu dari lima Negara penyumbang pertambahan penduduk dunia terbanyak sampai akhir 2050. Keempat Negara lain adalah Nigeria, Brazilia, India dan Pakistan," ujarnya.

Menurut dia, keberhasilan program Kependudukan dan pembangunan di Indonesia tidak saja bermanfaat bagi kepentingan nasional namun berdampak positif pula pada kondisi kependudukan global.

"Hasil Sensus Penduduk tahun 2010 semakin jelas menunjukkan bahwa pertambahan dan pertumbuhan penduduk di Indonesia meningkat," ujarnya.

Persoalan kependudukan lain yang cukup berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah keberagaman komposisi penduduk.

Meski sebagian pihak melihat komposisi penduduk tersebut merupakan elemen pembangunan bangsa, namun di lain pihak hal kondisi ini menjadi tantangan pembangunan ketika terjadi ketimpangan, seperti ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi dan distribusi pembangunan wilayah yang tidak merata.

"Bila SDM tidak berkualitas akan menjadi beban bagi pembangunan. Perlu diketahui bahwa penduduk merupakan pelaku dan penerima manfaat dari pembangunan (people center development)," ujarnya.

Dijelaskan bahwa tantangan pembangunan manusia dapat dilihat dengan posisi Index Pembangunan Manusia (IPM) atau Human development Index (HDI) Indonesia yang tidak mengalami kemajuan secara signifikan setiap tahunnya.

IPM Indonesia tahun 2012 tercatat menduduki rangking 121 dari 187 negara didunia, sementara itu ditahun 2011 Indonesia pada posisi rangking ke 124 dari 187 negara sehingga hanya naik 3 peringkat. Namun secara keseluruhan berdasar data dari UNDP, IPM Indonesia pada kurun waktu 1980 – 2012 mempunyai nilai yang meningkat sebesar 49 %.

Dengan demikian Indonesia masuk kedalam kategori menengah dengan kenaikan nilai yang berkaitan dengan pencapaian komitmen nasional terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, program pengentasan kemiskinan yang inovatif dan keterlibatan strategis dengan mitra pembangunan dalam negeri dan ekonomi dunia.